Berpotensi “Selingkuh”, Pusat Disarankan Cabut Inspektorat Dalam Struktur Pemerintah Daerah – afnews.co.id

NASIONAL

Senin, 2 Agustus 2021 - 14:35 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Berpotensi “Selingkuh”, Pusat Disarankan Cabut Inspektorat Dalam Struktur Pemerintah Daerah

AFNEWS.CO.ID – Keberadaan lembaga Inspektorat yang selama ini berada di bawah struktur pemerintah Daerah, dinilai tidak efektif dan berpotensi “selingkuh” guna membenarkan setiap kinerja para kepala daerah. Hal ini sudah bukan rahasia umum, mengingat secara hirarki Inspektorat itu sendiri melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah.

“Karenanya, kita sarankan kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut lembaga Inspektorat dari dalam struktur Pemerintah Daerah dan menjadikan instansi Vertikal”, demikian pendapat yang disampaikan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, Senin (2/8/2021).

Dikatakan Muslim, netralitas Inspektorat di Pemerintahan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.107 tahun 2017, tentang nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Daerah, patut diragukan.

Baca Juga :  Hakim PN Langsa Diminta Tak Rusak Tatanan Pendidikan Islam Dengan Putusan "Sesat"

Selama Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dicabut, selama itu pula kredibilitas Inspektorat dianggap hanya untuk melegalisasi kebenaran kinerja Kepala Daerah dan lembaga yang ada dibawahnya saja.

Menurut Muslim A Gani, hal ini dikarenakan Inspektorat yang diberi tugas lain sesuai Perda dan/atau qanun, dalam pengaturannya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekda.

Seharusnya fungsi dan kewenangan Inspektorat Daerah meskipun melakukan pengawasan mereka seyogyanya mandiri dan netral serta setiap temuan dan laporan hasil pengawasan secara internal tidak diatur atau dititipkan oleh keinginan dari atasan, dalam hal ini kepala daerah.

“Maka sudah sepatutnya pemerintah pusat mencabut dan meninjau kembali keberadaan Inspektorat Daerah khususnya Prov/Kab/Kota di Aceh, umumnya di seluruh propinsi /Kab/Kota di Indonesia, yang pengaturannya langsung dibawah kendali Pemerintah Pusat. Sehingga Inspektorat bisa lebih netral dan mandiri serta dalam bekerja mereka tidak berada dalam tekanan, tidak ada rasa takut dimutasi atau dipindahkan”, kata Muslim A Gani.

Baca Juga :  Aktivis Mahasiswa: Maraknya Lelaki Sex Lelaki (LSL) Harus Diberantas di Bumi Aceh

Ditambahkan, menjadikan Inspektorat sebagai lembaga Vertikal dibawah Pemerintah Pusat, merupakan salah satu cara untuk membantu menegakkan wibawa serta memaksinalkan fungsi pengawasan dari lembaga Inspektorat dan terhindar dari intervensi Kepala Daerah yang berdampak tidak baik.

“Inspektorat ini bukan lembaga stempel Pemerintah Daerah untuk melegalkan segala kinerja Kepala Daerah”, Demikian Muslim A Gani.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 333 kali

Baca Lainnya