Skandal Pekolagate: Kejati Aceh Juga Harus Periksa Panitia Anggaran DPRK Langsa – afnews.co.id

HUKUM

Sabtu, 13 Februari 2021 - 22:54 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Skandal Pekolagate: Kejati Aceh Juga Harus Periksa Panitia Anggaran DPRK Langsa

AFNEWS.CO.ID – Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, berharap pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, agar mengungkap skandal dugaan korupsi PT Pekola Rp 8, 8 Milyar, secara komprehensif dan menyeluruh.

“Termasuk memeriksa sejumlah anggota Pantia Anggaran (Panggar) DPRK Langsa, yang mengaku tidak tau apa-apa atau pura-pura tidak tahu soal penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa kepada PT PEKOLA dengan jumlah hampir mendekati angka 10 M. Apalagi dana ini tidak mungkin lolos begitu saja atau tidak dibahas di APBK Kota Langsa”, ujar Muslim A Gani melalui pernyataan tertulisnya yang disampaikan kepada afnews.co.id, Sabtu (13/2/2021).

Terkait pengusutan dugaan korupsi PT Pekola, Muslim A Gani memberikan apresiasi kepada pihak Kejati Aceh agar dapat mengantarkan kasus tersebut hingga ke meja hijau.

Bahkan Pengacara dan mantan anggota Dewan ini menegaskan, jika kemudian hari terbukti indikasi korupsi, maka PT PEKOLA harus dibubarkan.

Menurut Muslim A Gani, secara prinsip pihaknya melihat upaya pemerintah Kota Langsa dalam pelaksanaan investasi dengan mendirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas Pelabuhan Kota Langsa berdasarkan Qanun no.9 tahun 2013, tentang Pendirian PT.PELABUHAN KOTA LANGSA dan Qanun No.8 Tahun 2015 tentang penyertaan modal dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendatangkan keuntungan, dimana keuntungan itu akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Langsa

Namun, beberapa hari terakhir banyak terjadi perbincangan dikalangan masyarakat terkait penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa yang  terindikasi bermasalah dan sarat permainan sehingga merugikan keuangan daerah .

Dari sumber berita yang dikumpulkannya, Muslim A Gani mengaku terkejut ketika ternyata Pemerintah Kota Langsa telah mengalokasikan dananya dalam bentuk bantuan dan penyertaan modal dari tahun 2014-2020 sebesar  Rp 8,889 milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2014 sebesar Rp 1.250.000.000
Tahun 2015 sebesar Rp  1.000.000,000
Tahun 2019 sebesar Rp 4.679.005.592
Tahun 2020 sebesar Rp 1.960.000.000

Baca Juga :  Muslim A Gani: "PT Pekola BUMD Tak Sehat, Sepatutnya Dibubarkan Saja"

” Terkait investasi ini, kami mencoba mengkaji dari sisi regulasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Langsa baik sebelum maupun pasca Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT.PEKOLA tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Nomor. 551.43/2488/2017 dan No.109/PEKOLA /VIII/2017,” jelas Muslim.

Menurutnya, pedoman kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu dibuat berdasarkan Peraturan  Walikota dan Peraturan itu sendiri tentu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan, dan harus sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, saling menguntungkan dan perjanjian kerja sama itu juga memuat hak dan kewajiban para pihak, serta mengatur jangka waktu kerjasama

PT KELOLA sudah berjalan lebih kurang 6 tahun sama sekali tidak membawa keuntungan bagi daerah. Terkait hal tersebut PT PEKOLA harus dinyatakan BUMD yang tidak sehat, hal ini dilihat dari Laporan Keuangannya sama sekali tidak memberi keuntungan kepada Pemerintah Kota Langsa yang menginvestasikan dana publik kepada PT PEKOLA, justru sebaliknya PT PEKOLA terindikasi dibuat sebagai sarana untuk menampung sebagian uang daerah untuk kepentingan pengurusnya dengan menggunakan payung hukum BUMD PT PEKOLA.

Dari sumber berita yang diperolehnya, Muslim A Gani menyebutkan kontribusi yang diberikan PT PEKOLA kepada Pemerintah Kota Langsa membuktikan bahwa PT PEKOLA bukan badan hukum yang sehat.

Dengan berpedoman kepada Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Pendirian BUMD ditujukan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sedangkan PT PEKOLA justru tidak membawa keuntungan bagi Pemerintah Kota Langsa

Oleh karenanya PT PEKOLA sepatutnya harus dibubarkan dan seluruh harta kekayaan yang menjadi hak pemerintah daerah Kota Langsa harus dikembalikan kepada pemerintah kota Langsa dan hal ini juga diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, katanya.

Baca Juga :  Ini Dia 25 Calon Terpilih Anggota DPRK Langsa Periode 2019-2024

Terkait dengan penyertaan modal kepada PT PEKOLA sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemerintah kota Langsa dalam membentuk BUMD dengan modal dipastikan dari SURPLUS APBK Kota Langsa

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

1. Pendirian BUMD
2. Penambahan Modal BUMD

Penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor, sedangkan dalam Penyertaan modal Kota Langsa dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

1. Pengembangan Usaha
2. Penguatan struktur
3.Penugasan Pemerintah Daerah

Dikatakan Muslim, sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mensyaratkan dalam penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko .

Sedangkan PT PEKOLA sejak resmi berdirinya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sama sekali nyaris tidak bisa memberikan kontribusi berupa keuntungan kepada Pemerintah Kota Langsa, bahkan PT PEKOLA cenderung digambarkan sebagai Perusahaan tempat menampung uang Pemerintah yang dipisahkan, ungkap Muslim.

Kemudian lanjut Muslim A Gani, sesuai dengan laporan Ketua Umum Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya ( LASKAR), Teuku Indra Yoeadiansyah SKM,SH kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, yang sekarang sedang dalam proses hukum di Kejati Aceh.

” Disini kami berharap Kejati Aceh agar dapat mengungkap kasus ini secara menyeluruh termasuk memeriksa anggota panitia anggaran DPRK Langsa,” demikian Muslim A Gani.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 860 kali

Baca Lainnya