Muslim A Gani: “PT Pekola BUMD Tak Sehat, Sepatutnya Dibubarkan Saja” – afnews.co.id

ACEH

Senin, 15 Februari 2021 - 12:14 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Muslim A Gani: “PT Pekola BUMD Tak Sehat, Sepatutnya Dibubarkan Saja”

AFNEWS.CO.ID – Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, Senin (15/2/2021) mengatakan, PT Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemko Langsa, dan  kondisi perseroan terbatas tersebut, diperkirakan berada dalam keadaan “tidak sehat”.

“Jadi, sudah sepatutnya PT Pekola di bubarkan saja, ketimbang nantinya akan lebih banyak lagi uang rakyat yang bakal di kucurkan ke perusahaan itu dengan sia-sia. Apalagi, keberadaan PT Pekola belum menunjukkan grafik yang baik dalam rangka mewujudkan cita-cita awal dari sebuah pendirian BUMD,” kata Muslim A Gani.

Menurutnya, terkait dengan pembubaran Perseroan milik Pemerintah Daerah, aturannya sudah jelas yaitu sebagai mana diatur dalam pasal 339 sd 342 Undang-undang No.23 Tahun 2014. “Perseroan daerah dapat dibubarkan dan kekayaan perseroan yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada pemerintah daerah”, ungkapnya.

Dikatakan, PT KELOLA sudah berjalan lebih kurang 6 tahun dan sama sekali tidak membawa keuntungan bagi daerah. Karena itu, PT PEKOLA harus dinyatakan BUMD yang tidak sehat, hal ini dilihat dari Laporan Keuangannya, sama sekali tidak memberi keuntungan kepada Pemerintah Kota Langsa yang telah menginvestasikan dana publik kepada PT PEKOLA.

Baca Juga :  GARDA Aceh Minta Kejati Tahan  M.Zulfri & Usman Abdullah Terkait Dugaan Korupsi Rp 4,75 Milyar

” Justru sebaliknya, PT PEKOLA terindikasi dibuat sebagai sarana untuk menampung sebagian uang daerah untuk kepentingan pengurusnya dengan menggunakan payung hukum BUMD PT PEKOLA,” kata Muslim A Gani.

Dari sumber berita yang diperolehnya, Muslim A Gani menyebutkan kontribusi yang diberikan PT PEKOLA kepada Pemerintah Kota Langsa membuktikan bahwa PT PEKOLA bukan badan hukum yang sehat.

Dengan berpedoman kepada Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Pendirian BUMD ditujukan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sedangkan PT PEKOLA justru tidak membawa keuntungan bagi Pemerintah Kota Langsa

Oleh karenanya PT PEKOLA sepatutnya harus dibubarkan dan seluruh harta kekayaan yang menjadi hak pemerintah daerah Kota Langsa harus dikembalikan kepada pemerintah kota Langsa dan hal ini juga diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, katanya.

Terkait dengan penyertaan modal kepada PT PEKOLA sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemerintah kota Langsa dalam membentuk BUMD dengan modal dipastikan dari SURPLUS APBK Kota Langsa

Baca Juga :  Dewan Akan Panggil PT Pekola Soal  Ketidakwajaran Pemasukan ke Kas  Daerah dari Hutan Manggrove

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

1. Pendirian BUMD
2. Penambahan Modal BUMD

Penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor, sedangkan dalam Penyertaan modal Kota Langsa dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

1. Pengembangan Usaha
2. Penguatan struktur
3.Penugasan Pemerintah Daerah

Dikatakan Muslim, sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mensyaratkan dalam penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko .

Sedangkan PT PEKOLA sejak resmi berdirinya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, nyaris sama sekali tidak bisa memberikan kontribusi berupa keuntungan kepada Pemerintah Kota Langsa, bahkan PT PEKOLA cenderung digambarkan sebagai Perusahaan tempat menampung uang Pemerintah yang dipisahkan, jelas Muslim A Gani.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 413 kali

Baca Lainnya