Jangan Ancam Rakyat Yang Suarakan Dugaan Korupsi PT Pekola Dengan UU ITE – afnews.co.id

HUKUM

Rabu, 17 Februari 2021 - 22:22 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Jangan Ancam Rakyat Yang Suarakan Dugaan Korupsi PT Pekola Dengan UU ITE

AFNEWS.CO.ID – Ancam-mengancam pasal karet UU ITE untuk rakyat yang menyuarakan dugaan korupsi PT Pekola, mulai dihembuskan oleh pihak tertentu yang disinyalir sebagai bagian dari “orang dalam” Perusahaan milik Pemko Langsa tersebut.

Menyikapi hal itu, Praktisi Hukum Muslim A Gani SH, Rabu (17/2/2021) menegaskan, dirinya meminta pihak berkepentingan baik PT.PEKOLA maupun Pemko Langsa, supaya menghormati proses hukum dugaan korupsi di tubuh BUMD tersebut yang kini sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

” Jadi, tak usah pakai ancam-ancam dengan UU ITE atau PIDANA untuk pers dan rakyat yang menyuarakan kasus dugaan korupsi PT Pekola ini. Bila nanti bersalah dimata hukum, saya minta sikat aja semua yang terlibat dalam korupsi tersebut. Masyarakat punya hak bicara bila memang ada dugaan permainan, apalagi itu kan dana publik yang dikelola dan bukan uang pribadi pejabat,” ujar Muslim A Gani.

Dikatakan, setiap masyarakat termasuk pers, jangan takut melaporkan atau menyuarakan setiap dugaan korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara.

“Jangan ada yang takut diancam pidana UU ITE ketika menyuarakan atau melaporkan dugaan korupsi di Kota Langsa. Kalau ragu, masyarakat boleh datang ke saya aja, saya ahlinya membuat laporan”, katanya

Dalam hal ini, Muslim A Gani menilai ada pihak tertentu yang kini sedang menciptakan opini publik sebagai bagian dari upaya pembenaran atas kasus dugaan korupsi PT PEKOLA.

Baca Juga :  Jika Benar Biaya Rapid Tes di RSUD Langsa Rp 550 Ribu, Kasian Rakyat

” Tidak boleh begitu, biar saja Kejati Aceh bekerja dan hormati mereka. Kalau ingin lakukan klarifikasi, nanti saja disampaikan ketika dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan. Tak  perlu sampai ancam-ancam pers atau masyarakat. Saya minta kepada penegak hukum agar hati-hati dalam melakukan penerapan hukum, khususnya terkait penggunaan UU ITE, dan hal ini seiring dengan warning dari bapak Kapolri kita,” tegas Muslim A Gani.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan salah satu media terbitan Medan Sumatera Utara, Rabu (17/2/2021), Direktur LBH Bening Sukri Asma mengatakan, terkait pernyataan sekelompok orang tentang dana Pemko Langsa untuk modal usaha PT Pekola sebesar Rp 8,8 miliar tidak benar alias hoax. Karena hal itu telah disampaikan ke ranah publik melalui media terkait laporan rangkuman hasil audit pemerintah (Inspektorat Kota Langsa dan BPKP Perwakilan Aceh) serta akuntan publik.

“Hal itu telah tergolong pada penyebaran berita bohong atau hoax, satu sisi perusahaan pers karya jurnalistiknya tidak berimbang dan melanggar kode etik apabila berita yang dilangsir mencemarkan nama baik Pemko Langsa atau PT Pekola, siap-siap berhadapan dengan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 UU ITE,” ungkap Sukri Asma.

Baca Juga :  JKP: 'Kami Minta Pelantikan Anggota DPRK Langsa Dilaksanakan Secara Terbuka di Lapangan Merdeka'

Pada bagian lain, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (16/2/2021), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) dalam beberapa waktu terakhir di masyarakat sudah tidak sehat.

Listyo mengatakan bahwa payung hukum yang mengatur soal dunia digital di Indonesia itu malah sering kali menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

“Undang-undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat,” kata Listyo dalam arahannya di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, Jakarta, Selasa (16/2/2020).

Selanjutnya, kata Listyo, pihak kepolisian bakal menentukan langkah-langkah lanjutan untuk lebih selektif dalam mengusut kasus-kasus serupa.

Polisi akan berlaku demikian untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam penerapan UU ITE.

“Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu. Tapi tumpul terhadap kelompok yang lain,” ujar Kapolri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar UU ITE direvisi. Terutama pasal-pasal karet yang selama ini menimbulkan polemik di masyarakat.

Jokowi pun meminta agar kepolisian dapat merumuskan aturan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE agar semakin jelas. Polri, diminta Presiden Jokowi untuk dapat lebih selektif dalam menangani kasus-kasus UU ITE.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 587 kali

Baca Lainnya