Eks GAM Denmark:  Sesuai UUPA Pilkada Aceh Harus Digelar Tahun 2022 – afnews.co.id

POLITIK

Kamis, 4 Februari 2021 - 16:35 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Eks GAM Denmark:  Sesuai UUPA Pilkada Aceh Harus Digelar Tahun 2022

AFNEWS.CO.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada tahun 2022 merupakan amanah Undang-undang Pemerintah Aceh. Bicara aturan dan kekhususan Aceh, Sesuai UUPA Pilkada Aceh Harus Pada 2022, aturan main sudah jelas, pilkada Aceh dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal ini dikatakan oleh Mantan Aktivis GAM di Denmark, Tarmizi Age, Kamis (4/2/2021)

“UUPA jelas mengatakan Pilkada Aceh digelar 5 tahun sekali, dan seharusnya Aceh menggelar pemilihan pada 15 Februari 2022.

Untuk menjaga keberlangsungan UUPA yang telah diperjuangkan rakyat Aceh  dengan susah payah, maka sangat urgent pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap mengacu UUPA, ujar Tarmizi Age, di Banten,

Menurut Tarmizi Age, status lex spesialis Aceh tetap harus dipertahankan sampai kapan pun, karena ini merupakan hasil perjuangan rakyat Aceh dan penghargaan seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Aceh dan DPRA, harus tegas masalah ini,

Baca Juga :  Refleksi 15 Tahun MoU Helsinki: Ada Pertemuan Petinggi GAM di Denmark Sebelum Teken Nota Kesepahaman

“kendatipun Aceh tetap bagian dari NKRI. Tapi dalam melaksanakan pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan khusus, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya yang dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali,” jelas Tarmizi Age,

Merujuk Pasal 65 ayat (1, 2 & 3) serta pasal 66 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa, Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, serta masalah anggaran
dan penetapan oleh KIP

Dalam BAB X, Pasal 65 UUPA dinyatakan, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah,
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui
pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

(2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga :  Muslim A Gani: Anggota DPRA "Pakai Rok" Saja, Jika Tak Bisa Pertahankan Pilkada Aceh di 2022

(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA.
(4) Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada
APBK dan APBA.

Sedangkan menyangkut Tahapan Pemilihan, dalam Pasal 66 ayat (1) sudah cukup jelas di sebut, Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.

Kita mohon kepada seluruh para Stakeholder yang ada di Aceh, kepada anggota DPR RI dan DPD RI utusan Aceh di Senayan, kepada Mendagri RI, untuk mengakomodir pilkada Aceh berlangsung pada tahun 2022, agar seluruh jerih payah perjuangan masyarakat Aceh semakin tinggi nilainya,  harap Tarmizi Age.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 128 kali

Baca Lainnya