Muslim A Gani: Anggota DPRA “Pakai Rok” Saja, Jika Tak Bisa Pertahankan Pilkada Aceh di 2022 – afnews.co.id

POLITIK

Minggu, 31 Januari 2021 - 00:53 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Muslim A Gani: Anggota DPRA “Pakai Rok” Saja, Jika Tak Bisa Pertahankan Pilkada Aceh di 2022

AFNEWS.CO.ID – Direktur Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, Minggu (31/1/2021) menegaskan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diharapkan mampu mempertahankan Pelaksanaan Pilkada Aceh di tahun 2022, sebagai bagian dari implementasi Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurutnya, Pilkada Aceh sesuai UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, digelar setiap 5 tahun sekali. Artinya tahun 2022, Pilkada Aceh harus dilaksanakan (Lex spesialis) dan KIP Aceh juga telah siap melaksanakan tahapan Pilkada 2022. Namun salah satu Pasal dalam UUPA itu sepertinya akan kembali dianulir oleh UURI No.10 TAHUN 2016 Tentang Pilkada, sehingga mau tidak mau harus mengikuti Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2024, tak terkecuali Aceh.

“Nah, disini diuji komitmen para anggota DPRA dalam mengawal sekaligus mempertahankan implementasi UUPA. Jika Pilkada Aceh ternyata tidak jadi di gelar di tahun 2022 sebagaimana amanah UUPA, sebaiknya anggota DPRA ‘pakai rok’ saja”, tegas Muslim A Gani.

Baca Juga :  Muslim A Gani : Rakyat Harus 'Rampas' Tanah PT KAI Yang Ada di Aceh

Dikatakan, pihaknya ragu jika pemerintah pusat akan revisi UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dalam waktu singkat. Seharusnya ini sudah dipikirkan oleh DPRA jauh hari sebelum memasuki tahapan pemilu.

“Kan UU itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2016, Sekarang Tahun 2021 dan kerja mereka apa” tanya Muslim.

Demikian juga pengawal UUPA yang telah dibentuk, Muslim A Gani mempertanyakan kerjanya apa. Karena, realitanya satu persatu pasal dalam UUPA dianulir oleh Pemerintah Pusat, dan maaf, seperti tak ada anggota DPR RI yang mewakili Aceh di sana, katanya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir salah satu media, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan menegaskan Pemerintah akan tetap melaksanakan UU Pemilu dan UU Pilkada yang sudah ada. Hal ini ditegaskan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (29/1/2021).

Baca Juga :  Rektor Akan Diberi Sanksi Jika Tak Mampu Redam Aksi Demo Mahasiswa

Bahtiar menyebut UU Pemilu yang mengatur rangkaian Pemilu di Indonesia hingga 2024, belum perlu direvisi karena belum dilaksanakan. Dia juga menegaskan Pemerintah tidak setuju dengan wacana normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Aceh, Teungku Muhammad Yunus, kepada Wartawan, Sabtu (30/1/2021), mengatakan belum ada perubahan mengenai pelaksanaan pilkada di Aceh.

Menurutnya, hasil komunikasi antara eksekutif dan legislatif Aceh, pelaksanaan pilkada Aceh tetap akan  mengacu ke UUPA.

“Pilkada Aceh tetap di 2022. Komunikasi juga terus kita bangun,” ujar Teungku Yunus.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 2.220 kali

Baca Lainnya