GARDA Aceh Minta Kejati Tahan  M.Zulfri & Usman Abdullah Terkait Dugaan Korupsi Rp 4,75 Milyar – afnews.co.id

ACEH

Senin, 11 Januari 2021 - 17:44 WIB

5 bulan yang lalu

logo

GARDA Aceh Minta Kejati Tahan  M.Zulfri & Usman Abdullah Terkait Dugaan Korupsi Rp 4,75 Milyar

AFNEWS.CO.ID – Gerakan Rakyat Damai Aceh (GARDA), meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, agar  segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Pimpinan PT Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) Muhammad Zulfri dan Walikota Usman Abdullah, terkait dugaan korupsi dan pencucian uang (Money Loundering) dana APBK Langsa di tahun jamak, sebesar Rp 4,75 Milyar. Sehingga kasus tersebut tidak menjadi liar ditengah masyarakat.

“Jika ada indikasi mengarah ke bukti yang kuat dalam dugaan korupsi dan pencucian uang rakyat tersebut, Pihak Kejaksaan di Aceh sebaiknya segera melakukan penahanan terhadap M.Zulfri dan Usman Abdullah, supaya memudahkan pengusutan lebih lanjut,” ujar Pendiri GARDA Aceh, Ramadhan Djamil, Senin (11/1/2020).

Menurut Ramadhan Djamil, saat ini tidak boleh lagi ada pihak yang masih bermain-main dengan anggaran daerah. Bukti awal yang ada, diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan pengusutan secara tuntas. Sehingga, kedepan akan menjadi pelajaran bagi pihak lainnya yang mencoba-coba “bermain” dengan uang rakyat, tegas Ramadhan Djamil.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media online lokal, Minggu (10/1/2021), Mantan Ketua DPRK Langsa Muhammad Zulfri dan Walikota Langsa Usman Abdullah, diduga telah melakukan praktek Pencucian uang (money Loundering) hasil korupsi anggaran daerah sebesar Rp 4,75 Milyar, melalui PT Pelabuhan Kota  Langsa (PEKOLA).

Dari data yang dihimpun Wartawan, modus operandi M.Zulfri dan Usman Abdullah dalam melakukan korupsi dan pencucian uang milik rakyat ini, adalah dengan cara mengucurkan penyertaan modal dari dana APBK Langsa di tahun jamak sejak tahun 2013 kepada PT. PEKOLA, jauh hari sebelum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memiliki badan hukum.

Baca Juga :  Walikota Langsa Mengamuk, Direktur RSUD Langsung Dicopot Saat Sidak

PT PEKOLA yang di Pimpin oleh  Muhammad Zulfri, didirikan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013. Tujuannya, adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan Kota Langsa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai bunyi Pasal (5) Qanun  dimaksud.

Usia lahir Qanun No 09 tahun 2013 itu, Pemerintah Kota Langsa dibawah pimpinan Walikota Usman Abdullah melakukan penyuntikan dana penyertaan modal yang bersumber dari dana APBK di tahun jamak untuk PT Pekola, secara bertahap.

Penyertaan Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Kota Langsa untuk PT.PELABUHAN KOTA LANGSA, yaitu :
• Rp.1.250.000.000,- Pasal 9 ayat (4) Qanun Nomor 09 Tahun 2013
• Rp.2.250.000.000,- Pasal 3 ayat a & b Qanun Nomor 08 Tahun 2014.

Anehnya, PT Pekola baru memiliki badan hukum beberapa tahun kemudian, sesuai akte pendirian PT. PELABUHAN KOTA LANGSA No. 34 pada Notaris Riza Octariana, SH di Langsa tanggal 11 Desember 2015, dan SK Kementerian Hukum dan HAM RI No : AHU 2472208.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT.PELABUHAN KOTA LANGSA.

Artinya, PT. PELABUHAN KOTA LANGSA ketika dibentuk dengan Qanun Nomor 09 Tahun 2013, belum berbadan hukum (belum merupakan Perseroan Terbatas), karena tidak memiliki akte pendirian.

Baca Juga :  Sebelum Dicopot Walikota, Direktur RSUD Langsa Ternyata Positif Corona

Pertanyaannya, milyaran rupiah dana APBK Langsa yang sudah di suntik ke PT Pekola sebelum perusahaan tersebut memiliki badan hukum, ditampung kemana dan digunakan oleh siapa.???

Bahkan setelah keluar akte pendirian PT. PELABUHAN KOTA LANGSA No.34 tanggal 11 Desember 2015, penyertaan modal kembali disuntik dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.1.250.000.000 dengan jumlah saham sebanyak 1.250 lembar saham. Sehingga total uang yang diterima oleh PT Pekola dari Pemko Langsa, termasuk sejak BUMD tersebut belum memiliki badan hukum yaitu mencapai Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun, pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, tidak sesuai dengan penyertaan modal yang disetor oleh Pemko Langsa dengan total nilai sebesar Rp 4,75 Milyar.

Karena itu, sejumlah elemen masyarakat di Kota Langsa berasumsi, Walikota Langsa Usman Abdullah dan Pimpinan PT Pekola Muhammad Zulfri, diduga telah melakukan pencucian uang lewat PT Pekola dengan total berjumlah Rp 4,75 Milyar, dari hasil korupsi anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Joni yang juga Ketua Panitia Anggaran Legislatif ketika ditanyai Wartawan, Sabtu (9/1/2021), mengaku lupa soal alokasi anggaran penyertaan modal yang telah disalurkan kepada PT Pekola.

“Waduuh.. gak ingat lagi saya masalah ini. Terpaksa saya harus buka-buka buku APBK lagi nanti”, ujar Ir Joni singkat.(Red AF)

Artikel ini telah dibaca 4.824 kali

Baca Lainnya