ACEH

Rabu, 20 Mei 2020 - 03:30 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Pemerintah Aceh Segera Reposisi APBA 2020 Selamatkan Ekonomi Rakyat

AFNEWS.CO.ID – Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Provinsi Aceh adalah tertinggi secara nasional, dengan persentase mengalahkan kesembuhan di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Aceh peringkat terendah kasus covid-19, sebagaimana disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Doni Monardo, melalui telekonferensi, Senin (18/5/2020).

Karena itu, sudah saatnya Pemerintah di Aceh segera mereposisi APBA/APBK tahun 2020 ke posisi semula, guna menyelamatkan ekonomi rakyat yang kian memburuk, pasca diberlakukannya kebijakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, Rabu (20/5/2020) mengatakan, Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan COVID-19, sudah tidak relevan lagi di Aceh.

“Karena, penanganan Covid-19 di Aceh boleh dikatakan bukan lagi kategori darurat. Hal ini ditandai dengan rendahnya kasus covid-19 di Aceh. Kondisi di Aceh sekarang adalah darurat ekonomi, dan reposisi anggaran adalah suatu hal mendesak yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah Aceh,” ujar Muslim A Gani.

Dikatakannya, ekonomi rakyat Aceh akan terus memburuk jika pemerintah terus mempertahankan Perppu RI Nomor 1 THN 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Meskipun tidak bisa dipungkiri, Perppu No. 1 Tahun 2020 kedepan perlu  diberlakukan kembali, mungkin dengan  pertimbangan frekwensi Pandemi Coronavirus Desease (Covid-19) terus meningkat, kata Muslim.

Menurutnya, darurat ekonomi yang kini mewabah di tengah masyarakat Aceh,  justru disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang terlalu berlebihan karena didukung oleh aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, seperti halnya terkait penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Muslim A Gani menilai Kebijakan Pemerintah yang keliru, telah mengambil alih persoalan kesehatan masyarakat dan menyatakan paramedis sebagai barometer digaris depan, sehingga pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Refocusing untuk penanggulangan Covid – 19 desease .

” Kita setuju dilakukan pembatasan tertentu dan Refocusing anggaran di banyak daerah dengan tingkat pandemi coronavirus terus bertambah. Namun, di sisi lain ada juga daerah tertentu seperti di Aceh, mengalami penurunan yang amat drastis. Nah dengan kondisi seperti ini apakah Perppu No.1 Tahun 2020 harus berlaku secara nasional ?. Atau sebaliknya pemerintah pusat juga harus meninjau kembali pemberlakuan aturan tersebut di daerah yang tingkat paparan covid 19 meningkat. Dengan demikian, daerah-daerah tertentu seperti di Aceh yang tingkat pandemi covid-19 rendah, bisa kembali mengatur keuangan sendiri dengan mengembalikan ke posisi semula  (reposisi) anggaran. Sehingga, ekonomi masyarakat di Aceh kembali tumbuh normal,” ucap Muslim A Gani.

Ditegaskan, Reposisi anggaran sesuai APBA/APBK 2020 di Aceh, harus segera dilakukan sesuai Rancangan program kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah bersama DPRA / DPRK. Sehingga fungsi pengawasan Dewan sebagai tupoksi nya, dapat kembali berjalan pada masing masing daerah di seluruh Aceh.

Jika melihat kondisi Aceh saat ini, Muslim A Gani menilai darurat ekonomi masyarakat akan menjadi semakin akut. Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak menyelesaikan masalah. Apalagi data masyarakat penerima bantuan selalu berubah-ubah dan tidak valid, sehingga memicu konflik baru dikalangan masyarakat penerima bantuan. Hal ini dibuktikan satu KK ada yang menerima lebih dari satu bantuan sementara ada KK yang layak tidak menerimanya .

” Kami berharap pemerintah pusat dapat mencabut perppu No.1 Tahun 2020 untuk Aceh dan kembalikan dengan melakukan reposisi APBA/ APBK”, katanya.

Kemudian lanjut Muslim, pemerintah pusat agar menyerahkan masalah kesehatan menjadi masalah masyarakat bukan masalah pemerintah, sehingga situasi ekonomi masyarakat kembali tumbuh normal .

“Kami juga minta kepada pemerintah pusat untuk menetralisir kehidupan masyarakat Aceh dengan ketentuan Paramedis dan Rumah Sakit bukan sebagai garda terdepan untuk penanggulangan pandemi coronavirus (covid-19). Kita sepakat Paramedis dan rumah sakit menjadi garda terakhir dalam Case Pandemi coronavirus ini,  sehingga urusan kesehatan sepenuhnya menjadi urusan masyarakat. Sudah cukuplah beberapa bulan pemerintah memberi sosialisasi dan mengeluarkan aturan-aturan termasuk pemberlakuan jam malam,  kemudian menutup usaha masyarakat. Sekarang biar masyarakat yang mengurus diri sendiri, jikapun kedepan ada yang terpapar corona silahkan pihak rumah sakit memberi pelayanan seperti biasa, tak perlu berlebihan. Pemikiran ini, tentu hanya untuk daerah Aceh bukan untuk daerah yang frekwensi terpapar viruscorona masih mengalami peningkatan” ujarnya.

Selanjutnya Muslim A Gani, yang menjadi pertanyaan juga apakah masyarakat tidak perlu dibatasi lagi?. Maka jawabannya adalah silahkan saja anggarkan biaya sosialisasi, kemudian terapkan aturan masyarakat harus menggunakan masker. Hal ini penting untuk mendidik masyarakat supaya lebih paham dalam menjaga kesehatan. Itu adalah tindakan preventif yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk tetap waspada dan cenderung menjaga masyarakat lainnya.

“Kami justru heran jika dalam hal ini Pemerintah harus bergantung pada Perppu No.1 Tahun 2020. Sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah nyaris lumpuh,  dikecualikan untuk kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai dan/atau belanja kebutuhan Kantor sert lain lain” ungkapnya.

Karena itu, Muslim A Gani kembali menegaskan agar pemerintah segera melakukan reposisi anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, fungsi kontrol secara melekat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana fungsi, tugas dan wewenang DPRA /DPRK kembali berjalan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat insya Allah akan kembali normal, demikian Muslim A Gani.(Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 419 kali

Baca Lainnya