ACEH

Selasa, 31 Maret 2020 - 13:20 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Muslim A Gani: Status Darurat Sipil Solusi Tepat Untuk Percepat Penanggulangan Covid-19

AFNEWS.CO.ID – Wacana Pemerintah Pusat terkait kebijakan kemungkinan penerapan status Darurat Sipil untuk penanggulangan covid-19 desease, di nilai sudah sangat tepat.

“Rencana darurat sipil ini supaya tidak disikapi secara sepihak, tanpa kita telaah secara mendalam. Wacana pemerintah pusat ini tentu sudah dipikirkan dan dikaji dampak baik buruknya, jika status itu benar-benar diberlakukan,” ujar Direktur Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani SH, Selasa (31/3/2020).

Dikatakannya, Pemerintah bisa merujuk kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Wacana Pemerintah memberlakukan Darurat Sipil Penanggulangan Wabah Corona ini, dalam implimentasinya Pemerintah Pusat harus mengeluarkan format pemberlakuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan masyarakat harus bisa memahami bahwa darurat sipil bencana alam yg berlaku tidak sama dengan darurat sipil penanganan konflik bersenjata.

“Perlu kita kaji bahwa Darurat Sipil ini jika benar diberlakukan berarti kendali pemerintahan ada pada Penguasa Darurat Militer. Kami berpendapat sangat memungkinkan diberlakukan untuk daerah tertentu jika Pemerintah suatu daerah gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19”, kata Muslim.

Menurutnya, Darurat Sipil Bencana melawan Covid-19 desease, tidak sama seperti darurat sipil penanganan konflik bersenjata. Terkait dengan Peraturan tersebut diatas, oleh Pemerintah perlu melakukan penyesuaian pemberlakuannya di setiap daerah.

Khusus untuk Aceh, pemberlakuan Darurat Sipil itu, Pemerintah Pusat perlu melibatkan ulama kedalamnya karena Aceh daerah khusus pemberlakuan Syariat Islam. Dan hal ini harus diperhatikan secara serius agar tidak menjadi benih konflik baru di masyarakat.

Kenapa timbul wacana Darurat Sipil !!

Menurut Muslim A Gani, Masyarakat harus bisa memahami Darurat Sipil oleh Penguasa militer dalam penanggulangan bencana tidak menggunakan peralatan militer sebagaimana penanganan konflik bersenjata.

Penguasa militer akan melakukan tindakan preventif, dalam hal ini tidak represif karena kewajiban utama Penguasa Militer adalah untuk  melindungi dan mengendalikan masyarakat dari bahaya kelaparan dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, ditengah merebaknya wabah virus Corona.

Kekhawatiran semua pihak ketika wabah ini berkepanjangan, dapat dipastikan ekonomi akan lumpuh,
Ketika ekonomi lumpuh kelaparan akan melanda, masyarakat mau tidak mau harus mempertahankan hidupnya.
Disinilah Penguasa Darurat Sipil hadir untuk masyarakat .

” Kami menangkap kegalauan pemerintah besar kemungkinan kearah tersebut. Oleh karena itu perlu dijabarkan kembali kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.23 Tahun 1959 yang baru”, katanya.

Dikatakan Muslim A Gani, tidak ada satupun yang bisa menjamin apabila frekwensi Covid-19 berlanjut tidak terjadi gejolak di masyarakat .
Kehidupan makin tidak menentu. Perkiraan terburuk bisa saja terjadi, sehingga pemikiran Pemerintah Pusat tentang darurat sipil ini adalah solusi terbaik menghadapi Covid-19 desease .

Menurut pihaknya, Muslim melanjutkan, Indonesia belum mampu berbuat seperti negara negara maju . Pemberlakun lockdown sebagaimana diterapkan oleh negara luar kemungkinan kita belum sanggup, karena sampai saat ini kita masih mengharapkan peran serta donasi dari masyarakat.

Sudah dapat dipastikan,
tidak mungkin Pemerintah dalam hal penggulangan dan pengendalian masyarakat semua dijadikan beban negara.

Jadi jelas pendapat kami pemerintah memberlakukan darurat sipil adalah solusi yang tepat dalam menghadapi situasi yang lebih kondusif kedepan, sehingga dengan Darurat Sipil tidak ada terjadi gejolak ditengah tengah masyarakat .

Disilah peran Darurat Sipil  sangat menentukan sepenuhnya untuk mengamankan kondisi masyarakat dan mengendalikan masyarakat sekaligus mengamankan aset negara dan usaha usaha masyarakat .

” Jadi kalau kita menafsirkan Darurat Sipil secara parsial dipastikan itu keliru. Dan harapan kita masyarakat jika Darurat Sipil diberlakukan, status Social Distancing tetap berjalan, sehingga ekonomi masyarakat secara perlahan masih bisa ditanggulangi,” demikian Muslim A Gani.(Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 392 kali

Baca Lainnya