HUKUM

Kamis, 5 Maret 2020 - 12:19 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Berharap Keadilan Hukum, Warga Medan Sunggal Mengadu Ke Kanwil Kemenkumham Sumut

AFNEWS.CO.ID – Demi untuk memperoleh keadilan hukum, Legiman Pranata, warga Jln Amal No 33 DC, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, yang bertindak sebagai Direktur Utama CV Sari Surya, mengadukan keluhannya kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini dilakukan, lantaran kekecewaan yang dilakukan oleh saudara Robin dan kawan-kawan, yang sudah ingkari kesepakatan. Dimana sesuai dengan kesepakatan perjanjian (MoU) di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, Spn No: 1907/PTTSDBT/V201, yang dalam isi perjanjian tersebut sebagai berikut; 1). Nama : Ferry Siahaan Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 02 Februari 1967 Alamat : Jln Pelita IV No 76, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan

2). Nama : Robin Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Juli 1973 Alamat : Jln Asia No 115, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota

3). Nama : Ivan Mulyanto Tampubolon Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 03 Desember 1968 Alamat : Kompleks Villa Gading Mas III Blok S No 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas.

Legiman, yang juga mengadukan persoalan tersebut melalui Meja Redaksi Media Online JayantaraNews.com, pada Selasa (3/3/20) pukul 18.08 WIB mengatakan,” alasan saya mengadu ke Kakanwil Kemenkumham Sumut, adalah sebagai berikut; bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 April 2016, bertempat di Kantor Bupati Aceh Selatan, saya ada membuat suatu perjanjian tentang “Sewa Menyewa Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit” nomor 5/IV/Perj/2016/ dan 10/SS/IV/2016 di Gampoeng Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dengan CV Sari Surya di hadapan Notaris Nirwana Sofiani, SH di Tapak Tuan (FC terlampir).”

” Namun 2 tahun kemudian, lanjut Legiman, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2018, saya membuat perjanjian (MoU) lagi di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, Spn No: 1907/PTTSDBT/V2018, antara saya (Legiman Pranata) selaku Direktur CV Sari Surya dengan Robin dkk (FC terlampir), yang isinya, bahwa saya dan sdr Robin dkk telah saling setuju dan mufakat untuk membuat suatu “Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Pengelolaan Bersama Pabrik Kelapa Sawit” di Gampoeng Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.”

” Alhasil, karena waktu itu saya selaku Direktur CV Sari Surya membutuhkan modal usaha untuk keperluan menyelesaikan peningkatan kapasitas dan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sementara sdr Robin dkk pun menyatakan bersedia untuk memberikan sejumlah modal usaha dalam bentuk uang senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan akan diserahkan dalam 4 termin, sebagai berikut:

– a. Termin ke-1, dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada minggu pertama, untuk pembayaran penyambungan Listrik (PLN) untuk 240 Kva, pengadaan material, mesin dan peralatan untuk dan melanjutkan pembenahan PKS,

– b. Termin ke-2, dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada minggu ketiga, untuk melanjutkan penyelesaian pembenahan PKS tersebut hingga akhir, – c. Termin ke-3, dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada minggu ke lima, untuk pembelian bertahap TBS untuk uji coba PKS menyelesaikan pembenahan PKS, sementara untuk pembiayaan tenaga kerja pengolahan untuk uji coba menjadi tanggung jawab CV Sari Surya, demikian pun untuk pengadaan dan pembiayaan tenaga kerja pengolahan untuk uji coba hingga komisioning, pengadaan bahan kimia pabrik dan peralatan laboratorium yang kurang dan water treatment (jika diperlukan), pengadaan suku cadang untuk 3 bulan pertama dan pengadaan peralatan kerja pertama kali menjadi tanggung jawab CV Sari Surya.

– d. Termin ke-4, Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada awal minggu ketujuh, untuk melanjutkan pembelian bertahap TBS untuk uji coba hingga komisioning, dengan maksimum 200 Ton TBS sejak pembelanjaan TBS pertama dan kapasitas terpasang TBS yang harus tercapai untuk losses (kerugian) minimum,” urai Legiman.

Legiman menambahkan,” untuk “Pembangunan Revitalisasi dan Pengelolaan Bersama PKS”, sdr Robin telah memberikan uang atau dana sebagai modal kepada saya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) yang diberikan dalam 2 termin dan sudah digunakan oleh saya sesuai peruntukkan sebagaimana tertera di Perjanjian (MoU) dan telah menyerahkan laporan/internal audit mengenai biaya-biaya pengeluaran peruntukkan biaya pembangunan PKS (FC terlampir).”

” Kemudian, sisa dana yang harus dibayarkan sdr Robin dkk kepada saya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) lagi dari total dana yang diperjanjikan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) tersebut, yaitu untuk pembayaran Termin ke-3 dan Termin ke-4,” paparnya. ” Bahkan saya telah menyampaikan kepada sdr Robin, terkait surat permohonan pembayaran Termin ke 3, tertanggal 02 Juli 2018, yang pada intinya agar pihak sdr Robin dkk membayar Termin ke-3 untuk pembelian bertahap TBS uji coba PKS, pengadaan dan pembiayaan tenaga kerja pengolahan untuk uji coba hingga komisioning, demi menyelesaikan peningkatan kapasitas dan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tidak terpenuhi dan di CORET BATAL atas permohonan termin tersebut.

” Akhirnya saya mengambil kesimpulan, bahwa dengan tidak dibayarkannya Termin ke-3 oleh sdr Robin dkk, adalah suatu bentuk dan telah melakukan tindakan yang melanggar Perjanjian (MoU)/(Wanprestasi) sebagaimana telah disepakati oleh saya dan sdr Robin dkk.”

Namun anehnya, sdr Robin dkk sebagai pihak yang melakukan “Perbuatan Melanggar Hukum Perjanjian (Wanrestasi)”, justru membuat Laporan Polisi nomor : LP/1779/K/VIII/2019/SPKT Restabes Medan, tanggal 12 Agustus 2019 a.n. Pelapor : Robin, yang seakan menjadikan dan memaksakan ke ranah Hukum Pidana (FC terlampir).

Tindakan sdr Robin dkk yang hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sisa dana dan/atau biaya-biaya dalam bentuk Termin ke-3, sesuai dengan “Perjanjian (MoU) yang telah disepakati”, adalah bentuk pelanggaran Hukum Perjanjian yang telah disetujui (persetujuan) yang telah berlaku, baik bagi saya maupun sdr Robin dkk, sebagai sebuah undang-undang yang tentu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

” Perjanjian antara saya dan sdr Robin dkk merupakan persetujuan yang “Mengikat Tegas”, dimana apa-apa yang sudah disepakati di dalam butir-butir kesepakatan tersebut, wajib dilaksanakan secara adil dan menurut adat kebiasaan di masyarakat beradab.

Dengan tidak adanya itikad baik dari sdr Robin dkk untuk melaksanakan “Isi Perjanjian”, sebagaimana adanya Surat Tagihan saya 10/VII/SS/2018 tanggal 02 Juli 2018, adalah terbukti adanya “Niat Kesengajaan” dari sdr Robin dkk, dan hingga detik ini “Tidak Memenuhi” permintaan saya untuk melakukan Pembayaran Termin ke-3 dan Termin ke-4 sebagaimana surat saya nomor : 10/VII/SS/2018 tanggal 02 Juli 2018, (FC terlampir di point No 7).”

Dari seluruh rentetan peristiwa dan adanya bentuk “Pelanggaran Hukum Perjanjian” yang dilakukan oleh Robin dkk, serta jika adanya potensi perbedaan penafsiran atas persoalan tersebut, adalah merupakan lingkup perselisihan “Ranah Perdata” yang bersumber dari adanya Kesepakatan (Perjanjian) yang di Legalisasi oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN tertanggal 04 Mei 2018 dengan Nomor : 1907/ PTTSDBT/ V/2018. (FC Terlampir di poin No 2).

Adanya Laporan Polisi No: LP/1779/K/VIII/2019/SPKT Restabes Medan, tanggal 12 Agustus 2019 a.n. Pelapor : Robin selaku pihak ke dua sesuai dengan perjanjian (MoU), adalah “Tidak Dapat Dibenarkan”, karena “Mencederai Hukum” dengan cara telah ‘memaksakan’ Hukum Perdata ke dalam Ranah Hukum Pidana.

Karenanya, demi Kemurnian dan Kesucian Hukum, mohon dinyatakan, bahwa tindakan sdr Robin dkk yang membuat Laporan Polisi No: LP/1779/K/VIII/2019/SPKT Restabes Medan, tanggal 12 Agustus 2019 a.n. Pelapor : Robin dengan tuduhan Penipuan/Penggelapan yang bersumber dari Perjanjian (MoU) di Legalisasi oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN tertanggal 04 Mei 2018 No : 1907/ PTTSDBT/ V/2018 terhadap saya, adalah Tidak Berdasar, karena merupakan lingkup “Hukum Perdata dan bukan Perbuatan Pidana”. Menurutnya,” tindakan sdr Robin atas Laporan Polisi LP/1779/K/VIII/2019/SPKT Restabes Medan, tanggal 12 Agustus 2019 a.n. Pelapor : Robin dengn Pasal 372 dan 378 KUHP sampai saya ditetapkan sebagai Tersangka dan DPO oleh Polrestabes Medan, sehingga saya melakukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara nomor: 14/pra.pid/2020/PN Medan. Sehingga terlapor praperadilan menyerahkan tambahan alat bukti pada tanggal 29 Februari 2020 yang diduga merekayasa dan menempatkan keterangan palsu, (FC terlampir).

” Saya mohon kepada Bapak Kakanwil Hukum dan HAM, agar Robin dkk untuk bisa melaksanakan Isi Perjanjian MoU yang di Legalisasi oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN, tertanggal 04 Mei 2018 Nomor : 1907/PTTSDBT/V/2018 tersebut.”

Legiman pun berharap, agar Kakanwil Hukum dan HAM Sumut bisa membantu atas pengaduannya. ” Saya mohon dan berharap, agar Kakanwil Hukum dan HAM Sumut bisa menyikapi atas aduan saya, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum yang sebenar-benarnya,” tutupnya. (Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 1575 kali

Baca Lainnya