ACEH

Minggu, 9 Februari 2020 - 21:54 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Konflik Alat Kelengkapan DPRA Terus Berlanjut, Pencairan SPPD Dilakukan Secara “Ugal-ugalan”

AFNEWS.CO.ID – Konflik Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang hingga kini masih berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kepentingan rakyat Aceh. Apalagi, pencairan dana SPPD disinyalir telah dilakukan secara ugal-ugalan.

Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (DPP-SIGAP), Muchti, Minggu (9/2/2020), berpendapat bahwa konflik Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terus berlarut, akan berdampak buruk jika tidak segera diselesaikan secara cepat oleh unsur pimpinan DPRA dan pimpinan masing-masing partai koalisi.

“Kita menyadari jika konflik yang terjadi akan beresiko merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena pembahasan anggaran bakal terhenti sehingga tidak bisa dilakukan pembahasan sama sekali,” ujarnya.

Menurut Muchti, Sejak awal pihaknya telah mensinyalir bahwa pengesahan AKD akan mendapat penolakan keras dari partai koalisi non KAB yang terdiri dari fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PKB-PDA, yang kukuh tidak terima hasil paripurna serta dianggap cacat prosedural dan melanggar TATIP yang telah disepakati.

Terkait konflik dalam pengesahan AKD-DPRA,  DPP-SIGAP minta pimpinan DPRA segera duduk kembali untuk menemukan solusi atas kekisruhan tersebut, yang hingga kini terus dan berpotensi merugikan kepentingan rakyat banyak.

“Anehnya, kenapa sampai sekarang  Tatib DPRA masih belum berani di lembar-daerahkan ..? Tentu ada hal mendasar dibalik itu semua, yang patut di duga menjadi alasan kuat keraguan  ketua DPRA dalam melangkah. Dan  tidak tertutup kemungkinan ada evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri tidak dipatuhi oleh Tim Pembahas Tatib,” katanya.

Muchti mengatakan, dalam Konteks ini cukup beresiko, karena kebijakan yang salah dari ketua DPRA berefek politik panjang dan penuh konsekwensi yang malah timbul mosi dari para anggota DPRA itu sendiri.

Karena, DPP-SIGAP  menduga adanya evaluasi sebanyak 20 item lebih Kemendagri disinyalir tidak diindahkan.
Dari hasil penelusuran, Muchti menilai sejauh ini Tatib belum dilembar-daerahkan, maka semua yang dilakukan oleh Anggota DPRA khususnya AKD akan bermasalah dan tidak sah.

Jadi hal penting dari penekanan di sini adalah kita beri peringatan tegas Ketua DPRA untyk tidak secara serta merta mengeluarkan SPPD kepada Anggota DPRA. Apalagi, Tatib itu aturan yang  berlaku di internal lembaga dan mengacu pada beberapa aturan. Acuan peraturannya antara lain, PP 12/2018 dan UU 23/2014 dan dirubah dengan UU No 9/2015.

Dalam hal ini, DPP-SIGAP juga meminta kepada unsur pimpinan DPRA, tidak hanya untuk koalisi Aceh Bermartabat (KAB), tetapi juga untuk non KAB  yang selama berseberangan, agar tidak gegabah mencairkan dana SPPD, karena diduga sarat masalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Ditambahkan Muhcti, lembaganya (DPP-SIGAP), akan terus memantau setiap prilaku koruptif wakil rakyat yang merampok uang rakyat walau satu rupiah pun.

“Kita menduga ada masukan informasi yang akhir-akhir ini berkembang dan disinyalir ketua DPRA telah melakukan banyak pencairan dana SPPD untuk internal KAB. Bahkan diperkirakan anggaran SPPD untuk setahun bakal habis sampai bulan april kerena pencairan dilakukan secara ugal-ugalan dan tidak sesuai prosedur. Jika ini ternyata benar, maka kita minta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk segera turun tangan menindak lanjuti,” demikian Muchti.(Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 430 kali

Baca Lainnya