Uncategorized

Selasa, 10 Desember 2019 - 00:08 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Dewan Akan Panggil PT Pekola Soal  Ketidakwajaran Pemasukan ke Kas  Daerah dari Hutan Manggrove

AFNEWS.CO.ID – Kalangan DPRK Langsa berencana akan segera memanggil kembali manajemen PT Pekola untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban, terkait ketidakwajaran pemasukan pendapatan ke kas daerah dari sektor wisata Hutan Manggrove dan RTH Taman Hutan Kota, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Beberapa waktu lalu kita telah sampaikan kepada pihak PT Pekola untuk duduk kembali dalam rangka mengevaluasi kinerja mereka,” ungkap Wakil Ketua DPRK Langsa Saifullah menjawab AFNEWS.CO.ID, Senin (9/12/2019).

Dikatakan politikus dari Partai Golkar ini, selain akan mengevaluasi kinerja manajemen PT Pekola, Dewan juga akan berupaya mencari solusi terbaik, sehingga pendapatan daerah dari sektor wisata hutan manggrove menjadi wajar.

“Kita disini tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tapi mari sama-sama kita berpikir jernih, bagaimana caranya pendapatan dari sektor wisata hutan manggrove bisa optimal dan jauh dari ketidakwajaran. Jadi, dimana letak kelemahan selama ini, akan kita evaluasi kembali,” ujar Saifullah.

Sebagaimana diketahui, milyaran rupiah APBK Kota Langsa telah dikucurkan untuk pembangunan objek wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota, dan Wisata Hutan Manggrove, yang dikelola oleh PT Pekola, sebagai bagian dari penyertaan modal.

Namun, besarnya uang rakyat yang digelontorkan itu tidak sebanding dengan pemasukan ke kas daerah dari kedua objek wisata dimaksud.

Pasalnya, pemasukan ke kas daerah hanya berkisar  Rp 6 juta per bulan, ditambah 10 persen dari total keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan.

Padahal, kedua objek wisata yang ada di Kota Langsa itu, dikelola PT. Pelabuhan Kuala Langsa (Pekola) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Langsa.

Awalnya PT. Pekola dibentuk Pemerintah Kota Langsa dengan tujuan untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Kuala Langsa. Ini sesuai Qanun Kota Langsa, Nomor: 9 Tahun 2013, tentang Pelabuhan Kuala Langsa.

Kemudian, Walikota Langsa, Usman Abdullah  menunjukkan Suyetno AP sebagai Plt Direktur Utama melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Langsa, sebelum akhirnya perusahaan berplat merah itu dikendalikan Dr M.Zulfri ST,MT sebagai direktur utama.

Anehnya, perusahaan yang awalnya bertujuan untuk menghidupkan Kuala Langsa sesuai dengan nama perusahaan BUMD itu, belakangan beralih kepada pengelolaan objek wisata Hutan Manggrove dan Taman Hutan Kota yang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Seiring berjalan waktu, Pemko Langsa mulai mengucurkan anggaran hingga mencapai puluhan milyar rupiah yang bersumber dari APBK. Dana itu digunakan untuk pengembangan kawasan wisata alam tadi dengan ketentuan bagi hasil dengan Pemko sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 679 kali

Baca Lainnya