ACEH

Jumat, 10 Mei 2019 - 23:51 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Akankah PTPN I Dipertahankan? Ataukah Direksi Perusahaan Itu Yang Harus Angkat Kaki Dari Aceh

AFNEWS.CO.ID Keberadaan PTPN I (Persero) di Aceh di nilai sama sekali tidak membawa manfaat yang signifikan terhadap perkembangan daerah. Jangankan memberikan kontribusi terhadap daerah, kesejahteraan karyawan golongan menengah kebawah Perusahaan Milik Negara itu, malah mulai terancam.

Hal ini dibuktikan dengan seringnya para karyawan kelas bawah di PTPN I mengalami keterlambatan penerimaan gaji. Selain itu, Santunan Hari Tua (SHT) para pensiunan juga macet.

Di sisi lain, keberadaan sejumlah areal PTPN I Aceh di bumi Iskandar muda juga telah menghambat laju pembangunan di Aceh. Akankah PTPN I harus dipertahankan di Aceh..? Ataukah Direksi Perusahaan milik BUMN itu yang harus segera angkat kaki dari Aceh ?

Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) tiga Daerah (Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang) Chaidir Hasballah SE didampingi Sekretarisnya T.Syafrizal SE, Jumat (10/5/2019), mengungkapkan pasca holding company PTPN I Aceh, kendali dipegang oleh pihak holding yaitu PTPN III.

Seharusnya, dengan status holding tersebut tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji karyawan dan tertunggaknya pembayaran Santunan Hari Tua bagi para pensiunan PTPN I Aceh, ujar Chaidir.

Faktanya, lanjut Chaidir, ditengah kondisi keuangan PTPN I Aceh yang selalu didengungkan dalam keadaan kesulitan, manajemen PTPN I justru melakukan pengadaan mobil mewah sebanyak 16 unit yang diperuntukkan bagi para direksi dan jajarannya.

“Artinya, manajemen PTPN I ini masih menggunakan paradigma lama dan  belum meninggalkan gaya penjajah Belanda,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN dalam menempatkan jajaran Direksi PTPN I Aceh, juga tidak memperhatikan berbagai aspek terutama aspek kearifan lokal Aceh.

“Direktur Utama dan Para Direktur yang di tempatkan pada PTPN I Aceh semuanya orang luar Aceh. Sehingga mereka (direksi) tidak mau ambil pusing soal kerarifan lokal dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka semata. Karyawan golongan rendah dan para pensiunan juga sepertinya sengaja dibiarkan terkatung-katung dalam menerima hak mereka,” ujar Chaidir Hasballah.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan sejumlah areal PTPN I Aceh terutama di Kota Langsa, sudah tidak relevan lagi dan harus dialih fungsikan. Apalagi, Kota Langsa yang sedang dalam proses membangun upaya perluasan Kota, membutuhkan banyak areal.

“Zaman dulu keberadaan Kebun PTPN I  masih belum terusik dengan perluasan pembangunan daerah. Sekarang kondisinya beda, perkembangan pembangunan semakin pesat dan letak kebun PTPN I sudah berada pada kordinat pusat Kota. Ini harus segera dibebaskan untuk kepentingan daerah,” ucap nya.

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC) Muslim A Gani pada kesempatan terpisah, mengatakan harus diakui SHT ratusan  pegawai dan pejabat yang telah berakhir masa kerjanya di PTPN I sampai hari ini belum ada realisasinya. Mereka sangat takut kepada atasan atau management dan kondisi seperti ini memang dididik sedemikian rupa.

“Bayangkan saja sudah bertahun tahun hak nya tidak dibayar, mereka diam saja tidak berani bersuara karena mentalnya telah dibentuk sedemikian rupa, kasihan mereka,” kata Muslim A Gani.

Menurutnya, jajaran direksi dan managemen perusahaan itu harus diganti dulu. Karena, mereka hanya memikirkan profit tidak peduli dengan hak-hak karyawan termasuk para pensiunan yang telah berakhir masa kerja, ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris BPI KPNPA RI T.Syafrizal SE, mengatakan, mengingat banyaknya benturan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan PTPN I (Persero), maka sudah selayaknya jajaran Direksi atau Perusahaan BUMN tersebut hengkang dari Aceh. Pemerintah Aceh melalui UU No 11 Tahun tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah diberikan kewenangan penuh untuk ‘mengusir’ PTPN I ini.

“Pemerintah Aceh dan kalangan Dewan harus berfikir cerdas untuk mengambil alih PTPN I ini dan kemudian dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Soal ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidup dari PTPN I, tidak menjadi masalah karena mereka tetap akan diperkerjakan di PTP jika telah beralih menjadi BUMD. Tidak ada yang mustahil untuk bisa kita lakukan, mengingat seluruh areal PTPN I berada di wilayah teritorial Aceh,” ujar T Syafrizal.

Karenanya, dia meminta kalangan eksekutif dan legislatif di Aceh agar segera melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN guna membicarakan rencana pengalihan PTPN I agar menjadi BUMD.(Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 1480 kali

Baca Lainnya