Pendidikan

Kamis, 12 Juli 2018 - 13:06 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Politik Aceh Hanya Sandiwara

Afridany Ramli

AFNEWS.CO.ID – Sejenak mari kita kembali masuk ke dalam sistem perpolitikan di Aceh. Musim politik telah tiba. Para pemain akan segera memasuki lapangan. Dan kita sebagai rakyat kecil mulai turun tangan untuk segera menampung mereka, sebelum sebaliknya mereka menentukan janjinya.

Mungkin, begitulah cara berpolitik di Aceh ini. Selalu berjanji, namun tak dapat menepatinya, selalu berjanji dengan mengingkarinya. Ini harapan demi harapan semoga tak berulang lagi, tapi wujud nyata dan hasil yang memuaskan.

Sebelumnya, pengalaman dan cita-cita bersama untuk mendirikan Self Government (orang Aceh lah yang menentukan dirinya sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah pusat) merupakan impian rakyat Aceh melalui politik, peralihan namanya. Di mana di dalamnya adalah para mantan kombatan GAM, namun apa yang terjadi? Politik Aceh gagal total. Tak ada hasil sama sekali kecuali hanya pembagian dana Otsus secara berskala dan berjamaah. Sedangkan kepentingan rakyat atas martabat serta marwahnya tak pernah selesai. Menurut hemat saya politik semacam ini hanya demi kepentingan materi saja.

Beralih ke masa lalu. Di mana harapan rakyat Aceh yang rela berdamai, dari konflik bersenjata ke arah politik dengan slogan damai. Barangkali dapat memisahkan antara kebenaran dan harga sebuah perjuangan dapat diselesaikan secara bijaksana, jauh panggang daripada api. Fakta tidak dapat dirasakan oleh rakyat Aceh, kecuali hanya kepentingan elit politik. Tanya kenapa karena Partai politik di Aceh terlalu dangkal pemahaman, dan terlalu pragmatif dalam penawaran, baik secara koalisi, konsolidasi, maupun afiliasi dengan Partai lain.

Warna-warni manuver politik di Aceh yang diperankan oleh jargon masing-masing partai memang tidak selalu menarik. Intinya spektrum yang luas dan menyeluruh tidak dapat menyelesaikan persoalan dan kepetingan rakyat Aceh.

Perjanjian Mou Helsinki telah gagal menjadi alat transformasi politik, di mana pengaruh besar yang signifikan sebagai moderator harapan bagi publik, hanya memberikan efek bagi sebagian kepentingan elit.

Sebagai rakyat Aceh, kami merasa khawatir bahwa kegemilangan yang pernah dicapai pasca damai, seperti persatuan rakyat Aceh dalam menuntut hak kebebasan berdiri sendiri terhadapa pusat bida lenyap. Dan itu mulai terasa hambar. Seolah perjanjian itu bukanlah hasil kesepakatan bersama.

Jika memang keseriusan para elit politik Aceh melakukan terobosan maupun pendekatan yang riil, mungkin permasalahan Aceh akan selesai. Tidak akan berlanjut dan terus berlanjut menjadi sekam yang bersarang di dalam dada. Salah satu contoh yang paling muskil adalah persoalan bendera. Win-win solution hanya sebagai jembatan penengah yang tidak berujung.

“Jadi, singkatnya, kalau persoalan politik beralih sebagai alat bisnis, mungkin sejarah Aceh tak akan pernah selesai, jangan sampai masa lalu terus berulang, yang ini sangat saya khawatirkan.”
Agenda tahunan politik mulai semerbak menghiasi ruang-ruang yang ada di Aceh. Kandidat-kandidat mulai membangun pendekatan dengan rakyat. Tapi, yang sangat disayangkan adalah persoalah antara Aceh dengan Jakarta (Pemerintahan Pusat, Mou Helsinki-red) tidak berujung. Dan hasilnya nihil. Ini menurut hemat penulis, rakyat Aceh sama saja ditipu oleh para elit politik.
Kita bukan menuntut kemerdekaan dan tidak pula mempolitisir para elit politik. Tapi sebauh kejujuran perlu dinampakkan di hadapan rakyat agar mereka percaya, bahwa negara selalu menjunjung tinggi, hak hidup dan nilai-nilai mereka sebagai bangsa yang beradab.

Bila setiap tahun politik hanya demi mencapai kekuasaan, menurut hemat politik, alangkah indahnya partai politik itu dibubarkan saja. Tak ada arti sama sekali bukan? Menyinggung soal pembangunan, rakyat menerima otonomi khusus dari rakyat itu bukan hasil dari perjuangan politik, tapi hutang luar negeri yang mengalir pada rakyat melalui iuran pajak. Sedangkan hasil dari perjuangan itu sama sekali tidak ada.

Percaya atau tidak peralihan masa lalu dari konflik GAM/KPA ke ranah perpolitikan tidak memberi dampak hasil yang signifikan kepada rakyat. Semua inovasi baru yang handal mengalir melalui program-program dari pusat. Sedangkan kiprah partai lokal yang ada di Aceh sebagai wadah penampung aspirasi rakyat hanya sebagai simbolisasi pelengkap perjanjian damai setelah perang.

Maka, saya sangat setuju jika tahun politik ke depan ini partai politik di Aceh, khususnya ParLok tak perlu diusung sama sekali apalagi ParNas. Semua hanya mengedepankan ambisi kekuasaan pribadi, kepentingan personal,— dan secara nasional tidak kenyentuh segala kepentingan rakyat secara menyeluruh. Artinya, kepentingan politik di Aceh hanya kepentingan masing-masing Partai. Bukan kepentingan rakyat Aceh setelah kalah sanding di bawah kendali seorang pemimpin.

Baru-baru ini ketangkap tangan tokoh elit Partai Nasional Aceh (PNA) Bapak Gubernur drh Iwandi Yusuf, M.Sc. Jika bukan kepetingan Partai, apakah itu kepentingan rakyat yang mengatasnamakan Korupsi? Pertanyaan seperti ini akan terus berulang bilamana pucuk pimpinan tidak mendepankan politik realistis dengan maksud dan tujuan yang jelas demi kepentingan rakyat Aceh.

Kemajuan rakyat Aceh sangat bergantung pada pimpinan. Partai mana pun yang memenangi pertarungan politik, merupakan power bagi daerah istimewa ini. Kalau tidak, maka jangan berharap akan maju. Bisa saja seratus tahun lagi. Program tidak tersentuh kepada rakyat. Hanya jaringan atau link daripada partai yang meraup keuntungan. Maka bilamana kita lihat secara nyata ini adalah suatu tindakan tidak etis dalam berpolitik.

Saya tidak bermaksud mengkritisi, namun kenyataan berkata lain. Partai-partai yang bermain di Aceh tak ubahnya Parte-parte kumpul kebo yang tidak bisa diandalkan. Dan bukan menjadi cerminan tauladan bagi sosok pemimpin Aceh yang adil.

Jika pengaruh kemajuan saja yang telah memberikan, pembangunan hanya iming-iming. Lihat saja kucuran dana yang mengalir. Ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kesimpulan yang tepa adalah, perpolitikan di Aceh hanya untuk memperkaya diri sendiri dan para elit politik di dalamnya, sekian. Semoga ada perubahan.*** (Sigli, 2018)

Penulis adalah Afridany Ramli
Pekerjaan: Activis di LSM Genber.
Beliau adalah penulis cerpen, novel, dan tulisan-tulisan pernah dimuat di surat kabar nasional.

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 303 kali

Baca Lainnya