HUKUM

Kamis, 5 Juli 2018 - 08:19 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Peluang masih Terbuka, Irwandi Yusuf Disarankan Praperadilan-kan KPK

AFNEWS.CO.ID – Penetapan status tersangka terhadap Gubernur Aceh Non Aktif Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dana Otsus, dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan hukum yang dilakukan Komisioner KPK.

“Karena itu, kami sarankan Irwandi Yusuf segera Praperadilan-kan KPK. Peluang untuk itu terbuka lebar, apalagi jika Irwandi benar-benar tidak melakukan dugaan sebagaimana yang di sangkakan oleh KPK,” demikian dikatakan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, Kamis (5/7), di ruang kerja Lawfirm miliknya.

Muslim A Gani menilai, penetapan Tersangka terhadap Irwandi Yusuf pada tanggal 4 juli 2018 kemarin, dan kemudian berstatus sebagai Gubernur Aceh non aktif serta ditahan di rutan KPK di Jakarta, adalah tindakan sewenang-wenang dan terindikasi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, KPK juga dinilai melakukan pelanggaran terhadap hak-hak politik seseorang, yakni sebagai Gubernur dan Kepala Pemerintahan Aceh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ,yang mempunyai tugas dan beban kerja lebih besar dibanding dengan dugaan suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (a) dan (b) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Karenanya, Muslim menyarankan Gubernur Aceh Non Aktif Irwandi Yusuf untuk menempuh upaya hukum yaitu Praperadilan terhadap KPK.

“Tidak perlu ragu sekalipun berhadapan dengan KPK. Kalau memang mereka (KPK-red) salah, ya tetap salah dan mereka bukan orang super. Mereka (KPK-red) juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan ke alpaan. Jadi, Praperadilan terhadap KPK sah saja bila diajukan,” ujar Muslim A Gani.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

“Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Pemberian itu disebut terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa juga disebut dana otsus pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Menurut Basaria, Ahmadi berperan sebagai perantara.

Irwandi dan Ahmadi pun ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada dua orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Untuk Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  (Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 443 kali

Baca Lainnya