POLITIK

Senin, 9 Juli 2018 - 16:59 WIB

2 tahun yang lalu

logo

GeMPAR: KPU Pusat Ciptakan Diskriminasi Politik di Aceh

AFNEWS.CO.ID – Surat yang dikeluarkan KPU RI Nomor : 647/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh, dinilai sangat diskriminatif. Pasalnya, dalam surat itu KPU RI menjelaskan bahwa Quota daftar Caleg yang bisa diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Aceh tidak adil. Untuk Partai Lokal, boleh mengajukan Bakal Caleg sebanyak 120 persen dari jumlah kursi, sedangkan bagi Partai Nasional tetap berlaku pengajuan Bakal Caleg 100 persen dari jumlah kursi.

“Kali ini KPU Pusat jelas-jelas telah menciptakan diskriminasi politik di Aceh. Hal ini sangat tidak baik dan dikhawatirkan akan berdampak buruk,” demikian dikatakan Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi, Senin (9/7).

Dikatakannya, dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 memang diatur bahwa kuota daftar caleg 120 persen (khusus untuk Aceh). Jadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 itu ( tertulis disurat KPU Qanun no 3 tahun 2018 ) tidak merujuk kepada UUPA ketika membuat ketentuan 120 persen, tapi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.


Sementara saat ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak bisa lagi dijadikan rujukan, karena sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana diatur kuota daftar caleg diajukan maksimal 100 persen dari jumlah kursi dari setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

“Nah, sekarang kenapa KPU RI seperti orang puyeng, dan kesannya ambivalen dalam mengeluarkan aturan,” kata Auzir.

Menurutnya, porsi kuota 100 persen untuk Partai Nasional dan 120 persen untuk Partai Lokal, justeru akan berimbas terhadap ketidakadilan proses penghitungan suara partai politik peserta Pemilu 2019 di Aceh melalui metode Sainte Lague Murni (hitungan pembagian 1 3 5 7) sebagaimana dimaksud didalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Semestinya KPU RI tidak diskriminatif dalam penerapan aturan Pemilu di Aceh, apalagi mencari alasan yuridis yang menurut KPU pada surat edaran sebelumnya bahwa Qanun no 3 tahun 2008 itu tidak berlaku lagi”

Selanjutnya, “bagaimana pula terkait Uji Mampu Baca Alquran yang di perlakukan sama baik terhadap Parnas dan Parlok. Sementara untuk persentase quota pengajuan Caleg tidak berlaku sama. Ini aneh bin ajaib,” demikian ungkap Auzir Fahlevi. (Red AF)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 209 kali

Baca Lainnya