DPM FISIP Unsyiah: Regulasi KPU RI Larang Mantan Koruptor Ikut Caleg adalah Bentuk Kriminalisasi Hak Azasi Manusia – afnews.co.id

ACEH

Selasa, 3 Juli 2018 - 12:15 WIB

2 tahun yang lalu

logo

DPM FISIP Unsyiah: Regulasi KPU RI Larang Mantan Koruptor Ikut Caleg adalah Bentuk Kriminalisasi Hak Azasi Manusia

AFNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menilai pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019, merupakan upaya untuk mengkriminalisasi Hak Azasi Manusia. Pasalnya, regulasi KPU RI tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang memuat “setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih”.

Sekretaris DPM FISIP Unsyiah Muhammad Husaini Dani, dalam relis pers nya yang diterima AFNEWS.CO.ID, Selasa (3/7), mengatakan dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Sabtu 30 Juni 2018, maka secara langsung aturan tersebut dapat dijalankan dan diterapkan pada tahapan Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2019.

Yang menjadi point krusial dalam rancangan terakhir PKPU tersebut adalah soal larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi Caleg, sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf (j). Aturan ini berbunyi ‘bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

“Tentunya hal tersebut menuai pro kontra di berbagai kalangan mulai dari Partai Politik, Pejabat, Akademisi, bahkan masyarakat. Siapa pun boleh setuju atau tidak dengan sikap KPU RI dalam mengatur mengenai ketetapan tersebut,” kata Muhammad Husaini Dani yang akrab disapa Dani.

Menurutnya secara garis besar rancangan yang dibuat KPU dalam PKPU tersebut merupakan suatu langkah yang positif, apalagi semua pihak menyadari sudah 20 tahun Reformasi, tapi cita cita untuk dapat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) belum sempurna. sehingga sikap yang diambil oleh KPU Pusat dengan menerapkan aturan baru tersebut, membuka jalan untuk dapat memberantas KKN mulai dari pelaksanaan Pemilu yang bersih, katanya.

Namun dibalik itu semua, Dani menegaskan seharusnya KPU RI juga perlu mengulas lebih lanjut mengenai ketetapan dalam PKPU yang dikeluarkannya. Karena, aturan baru itu ( PKPU Nomor 20 Tahun 2018), justeru telah mengkriminalisasi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam UUD45.

Dilanjutkannya, bila berpedoman pada UUD45, maka sejatinya hak memilih dan hak dipilih merupakan suatu hak yang melekat dan mutlak ada di setiap individu masyarakat Indonesia tidak terkecuali.

“Bila KPU tetap ingin menerapkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang dikeluarkannya, maka KPU RI melanggar azas lex superior derogate legi inferior, dimana hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dan ini menandakan bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi” kata Dani.

Dalam hal ini, Dani beranggapan bahwa KPU tidak berhak untuk mencabut hak politik seseorang karena bukan wewenang dan tugas daripada KPU.

“Hak politik hanya bisa dicabut atas dasar alasan tertentu dan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang terjadi pada kasus suap penanganan sengketa pilkada terpidana Akil Mochtar” katanya.

Jadi, dengan diberlakukan nya PKPU Nomor 20 tahun 2018, artinya KPU telah melangkahi tugas dan kewenangan Pengadilan yang semestinya bukan menjadi tugas dan wewenang KPU secara jelas.

“Apalagi, ada Caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi dan memang pernah dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan, namun tidak dicabut hak politik nya”

Tentunya, bila dilihat secara legalitas hukum maka mantan terpidana korupsi masih berhak untuk dapat maju dan bertarung dalam Pemilu 2019 nantinya, mengingat hak politik mereka belum dicabut oleh Pengadilan.

Sementara, tidak ada alasan bagi KPU untuk melarang bahkan memboikot keinginan mantan terpidana korupsi ini untuk mendaftar caleg, ujar Dani.

Pada bagian lain, sikap labil juga terlihat di tubuh KPU RI sendiri. Dimana KPU disatu sisi ingin menerapkan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai Caleg sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (J). Namun ternyata KPU juga menetapkan aturan lain di pasal 240 yang mengatur tentang Persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota.

Bunyi ayat 1 huruf (g), yakni bakal Caleg harus memenuhi syarat ‘tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bunyi kedua pasal ini jelas memperlihatkan ketidakkonsistenan pihak KPU dalam menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau Kota.

“Jika memang KPU ingin tegas dalam mewujudkan aspirasi reformasi yang selama ini belum diwujudkan secara sempurna yaitu memberantas KKN maka pihak KPU seharusnya tegas dalam membuat ketetapan tersebut tanpa memberi celah jalan lain kepada mantan terpidana korupsi untuk dapat mendaftar sebagai Caleg.

“Jadi, tidak perlu adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mendaftar Caleg karena sejatinya hak memilih dan dipilih merupakan hak yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh Negara terkecuali bagi orang-orang yang hak politiknya telah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” demikian ungkap Muhammad Husaini Dani. (ZAL)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

Baca Lainnya