NASIONAL

Selasa, 24 Juli 2018 - 09:48 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Caleg Mantan Narapidana Narkoba Juga Harus Dianulir KIP Aceh

AFNEWS.CO.ID – Selain melarang mantan koruptor, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, juga harus menganulir Caleg mantan Narapidana Narkoba dan kasus Kejahatan Sexual Terhadap Anak. Hal ini mengingat banyaknya indikasi Caleg berstatus mantan Narapidana Narkoba yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Aceh, nyaris tidak terdeteksi jika tidak dilakukan verifikasi secara komperhensif oleh penyelenggara Pemilu.

“Mantan Narapidana Narkoba harus dianulir dari daftar Calon Legislatif. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b PKPU No.20 Tahun 2018,” kata Direktur Eksekutif Lawfirm Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani, Selasa (24/7).

Diingatkannya, Penyelenggara Pemilu di Aceh harus memberikan batas waktu limited kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahan terhadap munculnya Calon Legislatif yang terkait dengan regulasi tersebut diatas dengan melampirkan bukti yang cukup berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini boleh dilakukan apakah diawal pencalonan atau dibenarkan setelah penetapan nama Caleg, bahkan juga berlaku setelah Pemilu Legislatif berakhir.

“Ini harus diperjelas dengan ketegasan dari Penyelenggara Pemilu. Karena, menerbitkan aturan itu mudah yang sulit adalah mengimplementasikannya” ujar Muslim.

Sementara itu tambahnya, menganulir Caleg yang sudah menjadi calon tetap memang akan menimbulkan aspek hukum antara masyarakat dengan penyelenggara, atau upaya hukum yang ditempuh nantinya akan mengganggu konsentrasi Penyelenggara Pemilu .

Untuk itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota juga harus memastikan menolak mantan Narapidana Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak , yang diajukan sebagai Caleg oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019.

“Penyelenggara Pemilu di Aceh harus benar-benar bisa memahami implementasi PKPU No.20 Tahun 2018 dan tidak terfokus kepada bakal calon legislatif mantan koruptor saja. Sementara bakal calon legislatif mantan Narapidana Narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga harus dianulir dari daftar calon legislatif sejak dini,” ungkap nya.

Muslim A Gani juga kembali mengingatkan Penyelenggara Pemilu di Aceh agar tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan biasa. Karenanya, KIP sebagai penyelenggara harus bisa memberi batas waktu kepada calon legislatif yang diduga mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan atau mantan narapidana kejahatan sexual terhadap anak, untuk segera dianulir.

“Apabila tidak hati hati ini akan menjadi blunder dan menimbulkan konflik baru di masyarakat terkait calon yang mereka usung melalui masing-masing Partai Politik. Jadi KIP di Aceh harus benar-benar bekerja secara cerdas dan profesional,” demikian Muslim A Gani. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 206 kali

Baca Lainnya