Aktivis Perempuan: Jika Ingin Urus Soal “Cinta”, DPRA Sebaiknya Sah-kan Qanun Poligami – afnews.co.id

ACEH

Sabtu, 30 Juni 2018 - 14:58 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Aktivis Perempuan: Jika Ingin Urus Soal “Cinta”, DPRA Sebaiknya Sah-kan Qanun Poligami

Oktarina

AFNEWS.CO.ID – Beberapa pertanyaan “konyol” yang diajukan Anggota DPRA dalam sidang Paripurna Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh beberapa hari lalu, telah mengundang beragam reaksi dari elemen masyarakat.

Aktivis Perempuan Aceh Oktarina, Sabtu (30/6), mengatakan lembaga legislatif (DPRA) bukan merupakan lembaga “percintaan“, tapi adalah lembaga yang mempunyai fungsi penting seperti pengawasan, anggaran dan legiaslasi. Jadi, para anggota DPRA sebaiknya jangan mengurus urusan “cinta” pribadi seseorang, untuk di giring ke ranah publik dengan maksud dan tujuan yang cenderung negatif.

Sebaiknya kalangan Dewan fokus saja pada tugas pokok dan fungsinya guna membawa perubahan terhadap masyarakat kearah yang lebih sejahtera. Jika tetap “ngotot” mengurusi urusan “cinta” pribadi seseorang, sebaiknya kalangan Dewan segera melahirkan Qanun inisiatif DPRA tentang Poligami di Aceh.

“Rasanya terlalu rendah kualitas SDM anggota DPRA jika terjebak dengan pertanyaan konyol yang tidak bermanfaat, serta tidak relevan dengan materi sidang paripurna Hak Interpelasi itu sendiri,” kata Oktarina.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika beberapa oknum anggota DPRA juga memiliki banyak istri. Baik itu istri yang dinikahi secara resmi maupun nikah secara sirih untuk di jadikan simpanan. Namun dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan, sebenarnya tidak etis bagi kalangan Dewan menggiring persoalan “cinta” di lembaga resmi. Ini menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota DPRA sudah sangat memprihatinkan.

Terkait pertanyaan “konyol” anggota DPRA di ruang sidang Paripurna Interpelasi tentang Gubernur Aceh punya Wanita Idaman Lain (WIL) asal Manado, Oktarina mengatakan hal itu adalah anekdot yang memalukan.

“Jika benar Kepala Daerah menikah lagi atau memiliki istri lebih dari satu, apakah ini melanggar konstitusi ? Jika dianggap melanggar konstitusi, kan ada jalur hukum untuk ditempuh, bukan malah menciptakan opini atau fitnah yang menjatuhkan marwah lembaga Legislatif itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Okta, Aceh adalah Nanggroe Syari’at Islam, dan dalam Islam juga Poligami itu halal. Al Qur’ an sebagai petunjuk kehidupan manusia telah mengatur setiap aspek kehidupan.
Jadi, jika kalangan Dewan sibuk mengurus urusan “cinta” pribadi seseorang, maka Qanun Poligami merupakan solusi yang mendesak untuk segera dilahirkan oleh anggota DPRA , demikian kata Oktarina.

Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menjawab kabar yang beredar di media sosial (facebook), bahwa dirinya dikabarkan telah menikah secara sah dengan seorang perempuan-asal Menado.

“Ini juga harus dijawab oleh Irwandi, supaya isu ini tidak liar,” harap Azhari Cage dalam sidang Paripurna DPR Aceh dengan agenda menjawab hak interpelasi Gubernur Aceh di Gedung DPR Aceh, Kamis (28/6/18). (ZAL)

Artikel ini telah dibaca 55 kali

Baca Lainnya