ACEH

Senin, 28 Mei 2018 - 14:08 WIB

2 tahun yang lalu

logo

“Orang Sakit” versus Konsistensi Gubernur Irwandi terhadap UUPA

AFNEWS.CO.ID – Sikap tegas Gubernur Irwandi Yusuf yang tidak melantik KIP Aceh Periode 2018 – 2023 versi DPRA, menunjukkan Gubernur Aceh sangat konsisiten dalam menjalankan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terutama Qanun No 6 Thn 2016. Sikap tegas ini patut diberikan apresiasi oleh masyarakat Aceh.

“Tidak mungkin kita tunduk ke UU No 7 Tahun 2017 yang berlaku Nasional, sementara di Aceh berlaku khusus UUPA yang didalamnya memuat Qanun Aceh No 6 Tahun 2016. Jadi, kalau ada yang katakan Gubernur Irawandi telah mengkhianati UUPA, karena KIP bentukan DPRA ini telah ada SK KPU RI tapi tidak dilantik, maka orang itu sakit karena salah minum obat, demikian ungkap Direktur Eksekutif Aceh Human Foundation (AHF) Abd Hadi Abidin yang biasa disapa Adi Maros, Senin (28/5).

Menurut Adi Maros, sudah seharusnya pelaksanaan UUPA dilakukan secara konsisten di Aceh. Karena UUPA merupakan milik seluruh rakyat Aceh dan bukan milik kelompok atau golongan tertentu.

Selama ini, kelompok tertentu di Aceh cenderung menggunakan regulasi UUPA separuh hati. Artinya, jika butir-butir yang termuat dalam UUPA tidak menguntungkan kepentingan politik kelompok tersebut, maka UUPA diabaikan dan lantas melakukan langkah mundur dengan menggunakan UU lain yang berlaku Nasional sebagai landasan hukum di Aceh.

Padahal Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan penuh untuk Aceh dalam berbagai hal lewat UUPA. “Kalau kita mau jujur, Pemerintah Pusat telah memberikan semuanya kepada Aceh melalui UUPA. Hanya saja, Sumber Daya Manusia (SDM) beberapa anggota Dewan kita yang duduk di Badan Legislasi, tidak mampu melahirkan Qanun-qanun lain yang lebih berpihak kepada rakyat sebagai bagian dari implementasi UUPA ini,” katanya.

Dikatakan, terkait kasus KIP Aceh Periode 2018 – 2023 bentukan DPRA, sikap tegas Gubernur Irwandi yang tidak melantik lembaga penyelenggara Pemilu itu, adalah wujud dari konsistensi Gubernur dalam menjalankan UUPA yang patut diapresiasi dan diteladani oleh seluruh pemangku kebijakan di Aceh.

“Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam hal ini yang mengatakan Gubernur Irwandi telah mengkhianati UUPA, orang tersebut tentunya tidak sehat. Karena fakta yang benar adalah kebalikan dari apa yang dituduhkan oleh orang sakit tersebut,” demikian Adi Maros.

Sebelumnya, diketahui Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari alias Cage menilai Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah mengkhianati Undang-undang Pemerintah Aceh. Sebab, hingga kini Irwandi belum juga melantik tujuh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Periode 2018 – 2023, yang beberapa waktu lalu dipilih DPR Aceh, malalui tim panitia seleksi (Pansel).

“Ini telah terjadi pelanggaran, Gubernur telah melanggar UUPA. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), KIP Aceh diusulkan DPRA, di-SK-kan oleh KPU dan dilantik Gubernur Aceh. Itu amanah dalam Pasal 56 UUPA. Ketika Gubernur tidak menjalankan UUPA, berarti melakukan pelanggaran,” sebut Azhari sebagaimana dilansir MODUSACEH.CO, Sabtu (27/5/18).

Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, dirinya komit untuk tidak akan melantik Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018 – 2023, sampai Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh direvisi atau dicabut.

“Sesuai sumpah jabatan, Gubernur wajib melaksanakan semua aturan dan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini (Pelantikan Komisioner KIP). Jikapun saya lantik, bisa saja hal ini digunakan oleh DPRA untuk melakukan interpelasi terhadap saya,” kata Irwandi saat menerima lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di ruang rapat Gubernur, Senin, 28 Mei 2018. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 265 kali

Baca Lainnya