ACEH

Jumat, 11 Mei 2018 - 10:29 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Muslim A Gani: Gubernur Irwandi Tak Perlu Hadiri Hak Interpelasi Dewan

AFNEWS.CO.ID – Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh dinilai tak perlu menghadiri panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh jika nanti para anggota dewan tersebut benar-benar menggunakan Hak Interpelasinya. Karena, ada tugas lain bersifat sangat mendesak yang harus dijalankan oleh gubernur menyangkut tuntutan percepatan kesejahteraan rakyat Aceh.

” Tidak ada kewajiban Gubernur Irwandi Yusuf untuk hadiri hak interpelasi Dewan. Karena, yang diminta Dewan kepada Gubernur cuma keterangan saja. Dalam hal ini Gubernur boleh mengirim Wakil Gubernur, Kuasa Hukum atau Sekda didampingi Bagian Hukum. Dan itu dibenarkan menurut aturan,” demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, Jumat (11/5).

Menurutnya, jika ada hal yang tidak bisa dijawab oleh utusan Gubernur dalam menghadapi Hak Interpelasi Dewan, maka boleh diminta waktu untuk diagendakan kembali, dan DPRA melalui Badan Musyawarah (BANMUS) dapat mengagendakan lagi jadwal untuk mendapatkan jawaban dari Gubernur.

Dalam hal ini, Gubernur boleh menjawab secara lisan maupun memberikan jawaban secara tertulis. Ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 , Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apabila Kepala Daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah bisa menugaskan Pejabat terkait untuk mewakilinya.

“Jadi jelas ya, ketika Gubernur ada kegiatan lain yang lebih penting boleh saja Ia tidak hadir. Kan Pak Gubernur kegiatannya padat, apalagi saat ini rakyat Aceh yang kondisi ekonominya masih jauh dari sejahtera, membutuhkan langkah cepat dari Pemerintah,” kata Muslim.

Dikatakan Muslim A Gani, Hak Interpelasi Dewan tidak boleh dijadikan sandaran untuk menjatuhkan Gubernur. Tapi pernyataan Pendapat DPR Aceh atas penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, dapat dijadikan bahan bagi Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan, dan untuk Kepala Daerah dijadikan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan.

“Jadi kami kira tidak ada masalah, Hak Interpelasi ini persoalan biasa saja bukan hal yang luar biasa. Cuma minta keterangan aja kok mereka (DPRA), ” demikian Muslim A Gani. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 323 kali

Baca Lainnya