Aceh Legal Consult: KPU Pusat “Haram” Ambil Alih KIP Aceh – afnews.co.id

NASIONAL

Kamis, 24 Mei 2018 - 08:46 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Aceh Legal Consult: KPU Pusat “Haram” Ambil Alih KIP Aceh

AFNEWS.CO.ID – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang akan mengambil alih tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, jika tidak terjadi Pelantikan atas KIP Aceh periode 2018-2023, telah mengundang reaksi serius dari komponen masyarakat Aceh.

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani yang sedang berada di Al-Haram Mekkah Arab Saudi, Kamis (24/5), secara khusus menegaskan KPU Pusat tidak boleh mengambil alih kewenangan KIP Aceh, dan jika itu dilakukan maka “haram” bagi KPU Pusat.

Karena dalam hal ini, lanjut Muslim A Gani, Aceh mempunyai kekhususan “lex spesialis” yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dan terkait dengan pengaturan tentang Penyelenggara Pemilu sudah ada dalam Qanun No 6 Tahun 2016.

“Jadi pertanyaan saya apa yang mau diambil alih”, ujar Muslim.

Dikatakannya, Pada pasal 58 ayat (1) sudah jelas “ menyebutkan “ KIP Aceh yang berakhir masa kerjanya tapi masih sedang dalam menjalankan Tahapan Pemilu maka masa kerja KIP Aceh, KIP Kab/ Kota harus diperpanjang sampai berakhirnya masa tahapan tersebut. Sedang masalah tahapan itu juga sudah diatur dalam PKPU No 7 Tahun 2017.

“Jadi KPU Pusat jangan menggilas aturan atau produk hukum nya sendiri yaitu PKPU No 7 tahun 2017. Ini aneh, dan terkait KIP Aceh, KPU Pusat juga harus tetap merujuk pada UUPA dan Qanun Aceh,” katanya.

Selanjutnya kepada Bupati/Walikota se-Aceh, Muslim A Gani menghimbau agar tetap mengikuti arah dan langkah Gubernur Aceh yang konsekwen menjalankan dan mempertahankan UUPA. Artinya, Bupati/Walikota juga tidak melakukan pelantikan terhadap KIP Kabupaten/Kota Periode 2918-2023, sampai dengan seluruh Tahapan Pemilu di Aceh selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Qanun No 6 Tahun 2016, demikian Muslim A Gani.

Sebagaimana diketahui, KPU Pusat mengambil alih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh apabila tidak ada pelantikan anggota KIP Aceh periode 2018-2023. Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Ilham Saputra di Jakarta, Senin (24/5/2018).

Disebutkannya, KPU sudah menerbitkan SK untuk komisioner KIP Aceh yang baru.

“Tapi SK itu baru berlaku setelah pelantikan. Kalau tidak ada pelantikan, maka KIP Aceh kosong, sebab SK komisoner lama sudah dicabut. Dan itu terhitung mulai hari ini,” kata Ilham.

KPU akan langsung memgambil alih seluruh tugas dan wewenang KIP Aceh dalam menjalankan tahapan pemilu, sampai ada jalan keluarnya.

“Termasuk jalan keluarnya adalah, mengkaji pelantikan dilakukan oleh KPU, apabila gubernur tidak melantik juga,” lanjut Ilham Saputra yang pernah menjabat Wakil Ketua KIP Aceh periode 2008-2013. (ZAL)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

Baca Lainnya