Pendidikan

Rabu, 25 April 2018 - 07:58 WIB

2 tahun yang lalu

logo

KNPI Aceh Minta Pemerintah Bijaksana Sikapi Dinamika Organisasi Kepemudaan

AFNEWS.CO.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Aceh meminta Pemerintah selaku Pembina KNPI, agar lebih Arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di tubuh organisasi Kepemudaan dewasa ini.

Hal ini dikatakan Ketua KNPI Aceh Zikrullah Ibna (Kubu KNPI Fahd A Rafiq), terkait legalitas kepengurusan KNPI di Aceh.

“Pemerintah Aceh tidak bisa tutup mata terhadap persoalan tersebut. Kekuatan hukum kita jelas dan itu dibuktikan dengan dikeluarkan SK Kemenkum HAM yang menjadi landasan hukum kita selama ini,” ujar Zikrullah Ibna.

Dikatakannya, kepengurusan KNPI Aceh (Kubu Fahd A Rafiq) yang telah dilegalisasi oleh Negara melalui SK Kemenkum HAM, telah dipercaya sebagai tuan rumah Pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia 2018 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Dimana, hajatan terbesar setiap tiga tahunan itu akan berkumpulnya Pemuda se Nusantara dan hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Aceh.

“Insyaallah DPP KNPI juga akan melaksanakan Rapimpurnas (Rapat Pimpinan Paripurna Nasioanal) pada awal bulan Ramadhan tahun ini.

Rapimpurnas ini adalah forum penting untuk menentukan Waktu, Tempat dan Kepesertaan OKP, yang nantinya ikut sebagai Peserta maupun Peninjau pada Kongres KNPI di Aceh nantinya. Karena itu
kami mohon kesediaan Pemerintah Aceh agar dapat hadir dalam forum tersebut,” demikian Zikrullah Ibna.

Sementara sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mempersilahkan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di kubu Fahd A Rafiq, memproses hukum kepengurusan KNPI Rifai Darus terkait penggunaan anggaran pemerintah untuk organisasi. Bahkan Pemerintah Daerah pun dapat terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi penggunaan dana tersebut.

Yasonna menyampaikan hal itu kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara saat pertemuan di Jakarta, Kamis (9/11/2017). Menurut Menteri, dasar memproses hukum adalah SK Kemenkumham kepengurusan Fahd A Rafiq, hasil kongres luar biasa di Jakarta. Sebab SK dengan nomor AHU-0010877.AH.01.07 itu dengan sendirinya mengugurkan keabsahan SK Kemenkumham nomor AHU-001403.AH.01.07 untuk hasil kongres Papua dengan kepengurusan dipimpin Rifai Darus.

“Kalau sudah dipersilahkan oleh Menteri, maka kami akan segerakan. Jika ada ditemukan kepala daerah, Gubernur atau Bupati dan Walikota yang cairkan anggaran untuk kepengurusan KNPI kubu Rifai Darus, maka harus dipertanggungjawabkan. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” ujar Ketua DPD KNPI Sultra. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 312 kali

Baca Lainnya