HUKUM

Selasa, 17 April 2018 - 06:58 WIB

2 tahun yang lalu

logo

BLUD RSUD Langsa Diduga jadi “Mesin ATM” Pejabat Pemerintah

AFNEWS.CO.ID – Badan Layanan Umum – Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD – RSUD) Langsa diduga telah lama dijadikan “mesin ATM” oleh Pejabat Utama Pemko Langsa.

Akibatnya, berbagai masalah serius ditingkat internal RSUD Langsa, terus terjadi dan dikawatirkan berdampak merugikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Penyakit yang bersarang di dalam tubuh RSUD Langsa ini, telah berlangsung begitu lama hingga terinfeksi ke hampir seluruh struktur organisasi Rumah Sakit tersebut. Meski Pemerintah Kota Langsa berulang kali mengganti pucuk pimpinan di RSUD Langsa, namun penyakit di lembaga kesehatan itu tidak akan reda jika budaya “mesin ATM” masih diterapkan.

Beberapa sumber yang layak dipercaya menyebutkan, komplikasi penyakit di RSUD Langsa tidak akan “sembuh” jika Pejabat Utama di Pemko Langsa masih menjadikan Rumah Sakit itu sebagai “mesin ATM”. Artinya, budaya “setoran” terhadap pimpinan yang lebih tinggi, masih melekat erat dijajaran manajemen Rumah Sakit. Jika tidak mampu menyediakan kebutuhan uang dalam jumlah tertentu yang di targetkan oleh Pejabat Utama Pemko Langsa, maka bersiap-siap lah Direktur, Wakil Direktur serta pejabat teras lainnya di RSUD Langsa itu untuk di copot.

Fenomena ini sudah tak asing lagi dan menjadi rahasia umum seiring dengan beberapa kali Pemko Langsa melakukan pergantian manajemen RSUD Langsa. Namun konflik internal, aroma korupsi, dan tindakan sewenang-wenang terhadap Pegawai golongan rendah di RSUD Langsa tetap saja ada. Informasi ini, tentunya membutuhkan perhatian dari aparat penegak hukum, meskipun secara faktual memang benar adanya.

Yang teranyar, adalah kembalinya Azhar Pandepotan menempati posisi Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Langsa pada pertengahan 2017 lalu. Kembalinya Azhar Pandepotan ini begitu kontroversi dikalangan pegawai Rumah Sakit. Tapi para pegawai seolah tak ambil pusing karena mereka tahu jika Azhar Pandepotan punya keahlian khusus dalam melobi hingga dugaan menyediakan setoran kepada pejabat utama Pemko Langsa.

Di sisi lain, keberadaan Azhar Pandepotan di RSUD Langsa yang diperkirakan bekerja mengandalkan spekulasi, diketahui tidak mampu membawa perkembangan terhadap kemajuan RSUD Langsa. Berbagai persoalan baru, mulai muncul. Manajemen RSUD Langsa yang berbau “dinasti‘, bekerja diluar kontrol. Apalagi perencanaan kegiatan selalu tidak tepat sasaran dan cenderung pemborosan. Bahkan RSUD Langsa dikabarkan masih menunggak hutang sebesar Rp 39 milyar kepada pihak ketiga. Hutang sebesar itu menurut keterangan kalangan internal RSUD Langsa adalah untuk membayar rekanan atas beberapa kegiatan diantaranya, rehabilitasi ruang laboratorium, ruang rawat inap serta beberapa kegiatan lainnya.

Anehnya, keuangan yang ada di RSUD Langsa yang seharusnya diprioritaskan untuk hal yang lebih penting, malah digunakan untuk hal lain yang bersifat tidak emergensi seperti membeli baju pegawai dan mengecat gedung. Sedangkan untuk kalibrasi (perawatan alat medis) yang sifatnya sangat penting agar tidak salah diagnosa terhadap pasien, jarang dilakukan.

Soal tunggakan hutang Rp 39 Milyar, berdasarkan peraturan yang ada, pinjaman BLUD-RSUD Langsa tentunya dilakukan dengan Peraturan Walikota Langsa. Bila pinjaman jangka panjang berarti tujuannya untuk menambah aset tetap atau investasi.
Sedangkan Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk belanja modal dan biaya operasional, untuk menambah asset tetap.

Disebut juga pinjaman jangka panjang keduanya, jika berada ditingkat Provinsi diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub). Dan untuk tingkat Kabupaten/Kota, tentunya diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.
Dan pinjaman itu, harus dikelola dengan Tertib, Efisien, Terukur dan Transparan serta harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD-RSUD Langsa.

Sedangkan sistem pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tetap kepada Walikota. Karenanya, terkait hutang RSUD Langsa sebesar Rp 39 Milyar, tentu angka yang sangat dilematis dan perlu pengembangan lebih lanjut agar publik dapat memahami dalam bentuk apa hutang itu. Angka Rp 39 milyar tersebut tentunya diketahui persis oleh Walikota Langsa. (red)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 469 kali

Baca Lainnya