ACEH

Selasa, 6 Maret 2018 - 08:43 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Kepala KPH III DLHK Aceh Diduga Ikut Rusak Kawasan Hutan Produksi

Kepolisian Daerah Aceh berhasil menghentikan penambangan ilegal

AFNEWS.CO.ID – Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) III Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh, diduga telah ikut merusak kawasan hutan produksi di Bener Meriah. Hal ini terungkap dengan ditangkapnya alat berat yang sedang melakukan penambangan di hutan produksi, oleh Kepolisian Daerah Aceh beberapa hari lalu. Artinya, pengawasan hutan produksi tidak dilakukan oleh KPH III atau bisa jadi malah yang bersangkutab ikut membantu back up kegiatan ilegal tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh AFNEWS.CO.ID dari sumber yang minta dirahasiakan namanya, Selasa (6/3), KPH III Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh membawahi tujuh Kabupaten/Kota yaitu Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luwes, Bener Meriah dan Takengon dengan luas wilayah sekitar 600000 ha. Sesuai Pergub no 115 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas ,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, KPH III berkewajiban melakukan penegakan hukum tentang kehutanan.

Selain itu, melarang dan menghentikan segala kegiatan tanpa izin dalam kawasan hutan. Bahkan KPH III juga wajib melakukan pengawalan terhadap kasus ilegal Kehutanan didalam kawasan Hutan Produksi dan/atau hutan lindung.

Namun fakta yang terjadi sangat berbeda. Aktifitas penambangan batu secara ilegal dengan menggunakan alat berat di kawasan hutan produksi Bener Meriah, terus terjadi. KPH III terkesan tutup mata atas kejadian tersebut. Malah KPH III diduga ikut melakukan perusakan hutan dengan cara membeking aktifitas penambangan ilegal tersebut.

Meskipun akhirnya, Kepolisian Daerah Aceh berhasil menghentikan penambangan ilegal itu serta mengamankan beberapa alat berat di lokasi hutan produksi Kabupaten Bener Meriah. “Kita minta DLHK Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja KPH III terkait beberapa kasus perusakan hutan yang terjadi di wilayah kerjanya,” ujar sumber tersebut.

Sementara itu Kepala KPH III DLHK Aceh Darmi S.Hut MT, Selasa (6/3), membantah semua asumsi miring terhadap dirinya yang menyebutkan telah membeking kegiatan ilegal di kawasan hutan.

Menurut Darmi, selama ini pihaknya telah bekerja secara maksimal guna melindungi kawasan hutan dari aktifitas ilegal. Meski demikian, Darmi mengakui jika kinerjanya belum maksimal dan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga banyak aktifitas ilegal di kawasan hutan tidak terdeteksi dengan baik oleh pihaknya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya personil serta sarana dan prasarana yang memadai di KPH III.

“Jadi tidak benar kalau saya ikut merusak hutan dengan cara membeking aktifitas ilegal. Kita sudah bekerja keras meskipun dengan segala keterbatasan,” ungkap Darmi.

Pada bagian lain, terkait dengan rusaknya kawasan hutan penghijauan akibat kegiatan offroad adventure eksekutif beberapa waktu lalu, KPH III telah meminta panitia pelaksana offroad adventure tersebut untuk segera melakukan penanaman kembali atas tanaman penghijauan yang telah mereka rusak.

“Kita sudah minta panitia offroad adventure untuk segera menanam ulang tanaman penghijauan yang telah rusak akibat kegiatan mereka,” demikian Darmi. (ZAL)

Artikel ini telah dibaca 1311 kali

Baca Lainnya