ACEH

Sabtu, 10 Februari 2018 - 09:00 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Warning…!! Gubernur Aceh Dilarang Resmikan Komisioner KIP Periode 2018-2023

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH

AFNEWS.CO.ID – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dilarang untuk meresmikan anggota Komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023, yang sedang dilakukan rekruitmen oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) bentukan DPRA. Karena hal ini bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, Sabtu (10/2), mengatakan, jika Gubernur/Bupati/Walikota meresmikan komisioner KIP Aceh/Kabupaten/Kota periode 2018-2023 hasil rekruitmen Pansel tersebut, maka akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melanggar ketentuan dalam UUPA.

Dikatakannya, silahkan saja DPRA/DPRK melalui Tim Pansel merekrut Komisioner KIP Aceh/Kabupatn/Kota untuk periode 2018-2023. Tetapi tidak boleh diresmikan atau diambil sumpah karena tahapan Pemilu atau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam PKPU No 7 tahun 2017 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, saat ini sedang berjalan.

Bahkan KIP Kabupaten/Kota periode 2013-2018 di ACEH, sedang membentuk PPK dan PPS sebagai perangkat penyelenggaran Pemilu dibawahnya. Sehingga, mustahil untuk dihentikan dan ini bisa mengacaukan Pemilu. “Jadi menurut kami ketentuan Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 itu sudah tepat,” kata Muslim

Dalam Pasal 58 ayat 1 Qanun No.6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh disebutkan, ” Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan”.

Ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 ini sebagai pengganti Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu di Aceh.

“Jadi, sebagaimana tersebut diatas sudah cukup jelas dan terang, tidak perlu ada penafsiran macam-macam , tinggal lagi apakah kita masih berkomitmen untuk mengawal produk hukum kita sendiri untuk dijalankan atau tidak,. Ini kembali kepada DPRA /DPRKabupaten/DPRKota, yang mempunyai kewenangan untuk merekrut anggota KIP Aceh/Kabupaten/Kota, katanya.

Dilanjutkan Muslim A Gani, pihaknya sudah cukup komit untuk tidak mengkhianati produk hukum milik rakyat Aceh dan harus menghormati amanah MOU yang diimplimentasikan baik kedalam UUPA maupun Qanun sebagai turunannya.

“Kita tidak boleh berkhianat , mari terus kita kawal UUPA ini sehingga kita merasa memiliki dan wajib kita pertahankan objektifitas Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Ttg Pemerintahan Aceh,” ujarnya.

Karenanya, Muslim A Gani menyarankan agar Gubernur Aceh/Bupati /Walikota di Aceh juga harus tunduk dan patuh kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan turunan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh . Sehingga, para kepala daerah itu nantinya dilarang untuk meresmikan komisioner KIP Aceh/Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 hasil rekruitment Tim Pansel bentukan DPRA, demikian Muslim A Gani. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 230 kali

Baca Lainnya