HUKUM

Kamis, 22 Februari 2018 - 07:46 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Muslim A Gani : Kadis Pendidikan Aceh Timur “Bek Panik”

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC), Muslim A. Gani

AFNEWS.CO.ID – Terkait raibnya dana sertifikasi guru Aceh Timur untuk jatah amprahan Desember 2016, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur diminta “bek panik” (jangan kalut), dengan mengeluarkan pernyataan bahwa dana tersebut memang belum dikirim ke kas daerah oleh Pemerintah Pusat. Karena, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyatakan dana sertifikasi guru Triwulan 1V bulan Desember 2016 “TIDAK DIBAYAR“.

“Saran kami, bayar ajalah hak guru Aceh Timur itu. Kita bisa mengelak dari jerat hukum tapi kita tak bisa mengelak pada saat diminta pertanggungjawaban kelak dihadapan TUHAN,” demikian dikatakan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani, Kamis (22/2).

Dikatakan mantan anggota DPRK Aceh Timur dua periode ini, malah pada tahun 2016 yang lalu pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah berjanji tidak ada pengurangan hak guru ditahun tersebut, meskipun ada beberapa regulasi pada saat itu yang harus dipenuhi oleh para guru penerima dana sertifikasi.

Namun pihak kementerian tetap melakukan transfer ke kas daerah bagi penerima dana TPG dimaksud.

“Jadi dari jauh hari hal itu sudah diberitahukan oleh pihak kementrian. Tapi sekarang kenapa Kadis Dikjar Aceh Timur berani menyatakan dana Sertifikasi Triwulan 1V yang menjadi hak guru tidak masuk ke kas daerah “, ujarnya.

Menurut pendapat Muslim A Gani, Kadis Pendidikan Aceh Timur sudah kalut, jadi disarankan agar “bek panik” dan selesaikan saja atau pertanggungjawabkan dana tersebut.

“Kalau kami sih sudah sangat paham tentang sistem pengelolaan keuangan daerah, apalagi kita pernah duduk sebagai tim Perumus Anggaran Aceh Timur “ demikian Muslim A Gani.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur Abdul Munir kepada AFNEWS.CO.ID, Kamis (22/2), mengatakan, dana sertifikasi guru jatah amprahan Desember 2016 memang tidak bisa dibayar karena dananya tidak dikirim oleh Pemerintah Pusat.

“Yang tahun 2016 satu bulan memang belum dibayar dari Pusat (pemerintah). Padahal kita sudah mengusulkannya tapi hingga saat ini uangnya belum masuk ke kas daerah,” demikian diungkapkan Abdul Munir.

Sementara itu Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi LSM GeMPAR Aceh, M.Suhery SH.I menuturkan bahwa pihaknya turut melakukan monitoring dan pengawalan terhadap kasus yang merugikan tenaga pendidik itu secara intens.

“Sebelumnya tim LSM kami sudah berangkat ke Jakarta untuk meminta advis dari Kejaksaan Agung supaya kasus ini dipriotaskan untuk diusut tuntas. Karena jatah dana sertifikasi guru Aceh Timur bulan Desember 2016 tidak kunjung dibayar sampai saat ini,” pungkas Hery. (ZAL)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 782 kali

Baca Lainnya